Premanisme Regulasi di Sektor Tekstil Harus Dihentikan

Direktur Eksekutif Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas,
Sumber :
  • istimewa

Menurutnya, yang jauh lebih mendesak adalah pembenahan tata niaga impor pakaian jadi, yang saat ini tengah dibahas dan diharapkan segera diberlakukan. “Pemerintah sedang bekerja secara objektif. Jangan sampai fokus penguatan industri nasional malah dibelokkan oleh tekanan dari kelompok-kelompok yang mengedepankan kepentingan sempit,” lanjutnya.

img_title Pelaku Usaha Dukung Rencana Prabowo Bentuk BUMN Tekstil

Desakan Penertiban Organisasi-Organisasi Bermasalah

Fernando meminta Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan evaluasi bahkan pencabutan izin organisasi yang melakukan tekanan tidak sehat terhadap proses penyusunan kebijakan industri. Ia menilai, tindakan seperti ini berpotensi mengganggu pelaksanaan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui penguatan industri domestik.

img_title BUMN Tekstil Dinilai Bisa Redam Gempuran Impor hingga Jaga Keberlangsungan Bahan Baku Lokal

“Presiden Prabowo telah berkomitmen untuk mendorong perluasan investasi dan penciptaan lapangan kerja di sektor-sektor strategis. Maka jangan sampai program besar ini diganggu oleh kepentingan segelintir pihak yang melakukan tekanan melalui organisasi yang tidak legitimate,” tutup Fernando.

Agansa

Agansa Usung Inovasi Teknologi Tekstil dari Hulu ke Hilir di IndoIntertex 2026

Agansa menegaskan pendekatan integrasi teknologi industri tekstil dari hulu ke hilir, mulai dari spinning, knitting, weaving, dyeing, printing & finishing, utilities dlsb

img_title
VoxPop.co.id
26 April 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut