Kapal Wisata Asing Diberi Kemudahan Singgah di Pelabuhan RI

Untuk itu, Presiden Joko Widodo pada 22 September 2015 telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2015 tentang Kunjungan Kapal Wisata (yacht) Asing ke Indonesia.

Dikutip pada laman Sekretariat Kabinet, Jumat, 9 Oktober 2015, dalam Perpres itu ditegaskan, bahwa yang dimaksud kapal wisata (yacht) asing adalah alat angkut perairan yang berbendera asing dan digunakan sendiri oleh wisatawan untuk berwisata atau melakukan perlombaan-perlombaan di perairan, baik yang digerakkan dengan tenaga angin dan/atau tenaga mekanik dan digunakan hanya untuk kegiatan non niaga.

“Kapal wisata (yacht) asing beserta awak kapal dan/atau penumpang termasuk barang bawaan dan/atau kendaraan yang akan memasuki wilayah perairan Indonesia dalam rangka kunjungan wisata diberikan kemudahan di bidang kepabeanan, keimigrasian, karantina, dan kepelabuhanan,” bunyi Pasal 2 ayat (1) Perpres tersebut.

Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan di pelabuhan masuk dan pelabuhan keluar sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Presiden.

Berikut adalah pelabuhan masuk dan pelabuhan yang ada di dalam Perpres:

1. Pelabuhan Sabang, Sabang, Aceh

2. Pelabuhan Belawan, Medan, Sumatera Utara

3. Pelabuhan Teluk Bayur, Padang, Sumatera Barat

4. Nongsa Point Marina, Batam, Kepulauan Riau

5. Bandar Bintan Telani, Bintan, Kepulauan Riau

6. Pelabuhan Tanjung Pandan, Belitung, Bangka Belitung

7. Pelabuhan Sunda Kelapa dan Marina Ancol, DKI Jakarta

8. Pelabuhan Benoa, Badung, Bali

9. Pelabuhan Tenau, Kupang, Nusa Tenggara Timur 

10.Pelabuhan Kumai, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah

11. Pelabuhan Tarakan, Tarakan, Kalimantan Utara

12. Pelabuhan Nunukan, Bulungan, Kalimantan Timur

13. Pelabuhan Bitung, Bitung, Sulawesi Utara

14. Pelabuhan Ambon, Ambon, Maluku

15. Pelabuhan Saumlaki, Maluku Tenggara Barat, Maluku

16. Pelabuhan Tual, Maluku Tenggara, Maluku

17. Pelabuhan Sorong, Sorong, Papua Barat

18.Pelabuhan Biak, Biak, Papua.

Menurut Perpres ini, pelabuhan masuk dan pelabuhan keluar sebagaimana dimaksud pada dapat diubah dengan memperhatikan:  

a. Perkembangan kunjungan kapal wisata (yacht) asing

b. Kesiapan sarana dan prasarana pendukung untuk memberikan pelayanan