Misbakhun: Pemerintah Harus Realistis Bikin Target Pajak
Jumat, 9 Oktober 2015 - 10:05 WIB
Sumber :
- ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
VoxPop.co.id
- Anggota Komisi XI DPR RI, M Misbakhun, menyatakan sangat prihatin dengan realisasi penerimaan pajak tahun 2015 ini. Sebagai Sekretaris Panja Penerimaan Negara DPR RI, dia mengaku pihaknya menghitung maksimum penerimaan pajak 2015 hanya mencapai 77 persen.
"Artinya defisit akan membengkak cukup besar. Mau tak mau pemerintah harus mencari alternatif pembiayaan baru, yakni dari utang. Itu kalau tak ada alternatif lain," kata Misbakhun, Jumat 9 Oktober 2015.
Dia menyayangkan, sejumlah pihak menentang wacana tax amnesty yang berkembang belakangan ini. Padahal, upaya itu merupakan bentuk kepedulian untuk menaikkan penerimaan negara.
"Sementara kita mau bicarakan tax amnesty saja, media massa sudah meributkan. Tak dilihat ini kepedulian DPR mencari jawaban atas shortfall serius seperti ini. Supaya kita tak selalu terjebak hutang baru yang jadi beban generasi mendatang. Keinginan kita pengampunan pajak adalah ruang bagi Indonesia di sisa waktu dan diantara pilihan sulit yang ada," ujarnya.
Menurutnya, dari kejadian shortfall penerimaan negara tahun ini, sebaiknya Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan RI berani menghitung ulang target penerimaan negara untuk RAPBN 2016. Tujuannya adalah demi memastikan kegiatan perekonomian tetap berjalan.
Dijelaskannya, dalam kondisi perekonomian negara yang menurun, target penerimaan negara tak boleh terlalu tinggi. Sebab target tinggi pasti berkonsekuensi pada semakin tingginya beban ke pengusaha dan ujungnya masyarakat.
"Jangan sampai target penerimaan pajak tinggi, realisasi pertumbuhan negatif, eh malah effort Negara malah menyebabkan konstraksi luar biasa di dunia usaha. Akhirnya semua bisa berantakan," kata dia.
Di RAPBN 2016, Pemerintah menargetkan penerimaan pajak Rp1318 triliun, naik 5,95 persen dari target 2015. Padahal yang 2015 saja diprediksi defisit besar karena tak tercapai.
"Kalau perlu diturunkan, ya turunkan dong. Bagi saya, kalau mau ada relaksasi ini, akan jadi insentif bagi dunia usaha. Karena dalam situasi ekonomi berat, tak mungkin mengejar pengusaha," kata Misbakhun, sembari memastikan bahwa DPR tetap akan mendukung Pemerintah bila target diturunkan.
"Contoh saja Amerika Serikat. Saat krisis 2008, semua perusahaan mereka dibailout. Sampai beli mobil saja disubsidi. Tapi lihat sekarang AS sudah kembali, masih tetap negara termaju. Hanya dalam 6 tahun dia recover," kata Misbakhun.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Artinya defisit akan membengkak cukup besar. Mau tak mau pemerintah harus mencari alternatif pembiayaan baru, yakni dari utang. Itu kalau tak ada alternatif lain," kata Misbakhun, Jumat 9 Oktober 2015.
Dia menyayangkan, sejumlah pihak menentang wacana tax amnesty yang berkembang belakangan ini. Padahal, upaya itu merupakan bentuk kepedulian untuk menaikkan penerimaan negara.
"Sementara kita mau bicarakan tax amnesty saja, media massa sudah meributkan. Tak dilihat ini kepedulian DPR mencari jawaban atas shortfall serius seperti ini. Supaya kita tak selalu terjebak hutang baru yang jadi beban generasi mendatang. Keinginan kita pengampunan pajak adalah ruang bagi Indonesia di sisa waktu dan diantara pilihan sulit yang ada," ujarnya.
Menurutnya, dari kejadian shortfall penerimaan negara tahun ini, sebaiknya Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan RI berani menghitung ulang target penerimaan negara untuk RAPBN 2016. Tujuannya adalah demi memastikan kegiatan perekonomian tetap berjalan.
Dijelaskannya, dalam kondisi perekonomian negara yang menurun, target penerimaan negara tak boleh terlalu tinggi. Sebab target tinggi pasti berkonsekuensi pada semakin tingginya beban ke pengusaha dan ujungnya masyarakat.
"Jangan sampai target penerimaan pajak tinggi, realisasi pertumbuhan negatif, eh malah effort Negara malah menyebabkan konstraksi luar biasa di dunia usaha. Akhirnya semua bisa berantakan," kata dia.
Di RAPBN 2016, Pemerintah menargetkan penerimaan pajak Rp1318 triliun, naik 5,95 persen dari target 2015. Padahal yang 2015 saja diprediksi defisit besar karena tak tercapai.
"Kalau perlu diturunkan, ya turunkan dong. Bagi saya, kalau mau ada relaksasi ini, akan jadi insentif bagi dunia usaha. Karena dalam situasi ekonomi berat, tak mungkin mengejar pengusaha," kata Misbakhun, sembari memastikan bahwa DPR tetap akan mendukung Pemerintah bila target diturunkan.
"Contoh saja Amerika Serikat. Saat krisis 2008, semua perusahaan mereka dibailout. Sampai beli mobil saja disubsidi. Tapi lihat sekarang AS sudah kembali, masih tetap negara termaju. Hanya dalam 6 tahun dia recover," kata Misbakhun.
Halaman Selanjutnya
