Ini Kinerja Keuangan Pemerintahan Jokowi Selama 2015

Satu hal yang menarik adalah meskipun perekonomian tengah melambat, pendapatan dari Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas secara nominal pendapatan mencatat peningkatan mencapai Rp547,5 triliun atau tumbuh di kisaran 19 persen, apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2014.

Secara keseluruhan, realisasi pajak non migas mencapai Rp1.005,7 triliun, atau tumbuh 12 persen. Dengan demikian, realisasi pajak total gross mencapai Rp1.150 triliun (termasuk kas yang dialokasikan untuk restitusi pajak) dan realisasi pajak total netto mencapai Rp1.055 triliun.

Sementara itu, di sisi lain, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di tahun 2015 mencapai Rp252,4 triliun, atau 93,8 persen dari target yang dipatok dalam APBN-P 2015 sebesar Rp269,1 triliun. Rendahnya realisasi PNBP ini disebabkan turunnya pendapatan Sumber Daya Alam (SDA) migas dan pertambangan mineral batu bara (minerba).

Realisasi belanja negara di sepanjang 2015, mencapai Rp1.810 triliun, atau 91,2 persen dari pagu APBN-P 2015 sebesar Rp1.984,1 triliun. Terdiri dari realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp1.187,1 triliun, atau sebesar 90 persen dari pagu APBN-P 2015 sebesar Rp1.319,5 triliun, dan realisasi anggaran transfer ke daerah dan dana desa (sementara) mencapai Rp623 triliun atau 93,7 persen dari pagu APBN-P sebesar Rp664,6 triliun.

Untuk kinerja belanja Kementerian Lembaga (KL) mencapai 91,1 persen. Tingkat penyerapan belanja KL ini dipengaruhi, terutama dari melambatnya penyerapan anggaran di awal tahun, karena adanya perubahan nomenklatur KL. Meski demikian, realisasi belanja telah meningkat cukup signifikan sejak kuartal III-2015.

Secara keseluruhan, realisasi belanja KL mencapai Rp724,3 triliun, yang secara nominal jauh lebih tinggi dibandingkan realisasi pada 2014, sebesar Rp577,2 triliun. Khusus belanja modal sendiri, mencapai Rp213,3 triliun, atau tumbuh di kisaran 45 persen dibandingkan realisasi 2014.

Sementara itu, kinerja belanja non KL sendiri, mencapai 88,3 persen dari pagu APBN-P 2015. Reformasi kebijakan subsidi di 2015 telah mengubah strategi implementasi sasaran dan target. Sehingga, mampu menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi menjadi lebih efisien. Pada akhirnya, mampu mengurangi tekanan fiskal.

Untuk realisasi anggaran transfer ke daerah dan dana desa, anggaran desa yang mulai di alokasikan 2015 sebesar Rp20,8 triliun sampai dengan akhir Desember 2015, telah disalurkan seluruhnya. Penyaluran dana desa ini diharapkan lebih mengakselerasi aktivitas ekonomi di daerah, dan mendukung pemerataan pembangunan.