Ratna Sarumpaet ‘Curhat’ dengan Wakil Ketua DPR
VoxPop.co.id – Aktivis Ratna Sarumpaet bersama warga Jakarta korban penggusuran di Ibu Kota mendatangi Gedung DPR, Jakarta, Kamis 15 September 2016.
Kedatangan Ratna ke Kompleks Parlemen untuk melakukan audiensi dengan Wakil Ketua DPR, Fadli Zon.
Audiensi antara Fadli dengan Ratna dan korban penggusuran di Jakarta berangsung di ruang rapat pimpinan DPR lantai 3, Gedung Nusantara III.
Korban penggusuran di Jakarta itu antara lain berasal dari Kampung Aquarium, Rawa Jati dan Kampung Pulo.
Dalam kesempatan tersebut, Ratna mengatakan, penggusuran yang terjadi di Jakarta bukan sebuah hal yang baru.
Menurutnya, pemerintahan sebelum Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok melakukan penggusuran dengan cara manusiawi dan tidak gaduh seperti saat ini.
"Di era Sutiyoso ada juga relokasi, tapi tidak gaduh seperti sekarang. Berlokasi di Cengkareng, rusun era Bang Yos yang diberi nama Rusun Cinta Kasih Budha Tze Chi, diresmikan Presiden. Presiden dan Gubernur era itu punya cara mengatasi keliaran konglomerasi macam Podomoro," kata Ratna.
Ratna menjelaskan relokasi Kali Angke dilakukan akibat banjir bandang 2001-2002, sementara alasan relokasi era Ahok umumnya untuk membuat taman dan akses jalan, demi menaikkan harga tanah dan menaikkan harga apartemen sekitar.
"Kampung Aquarium tidak pernah banjir. Tapi tetap digusur Ahok. Rawajati yang tidak ada urusan dengan bantaran sungai, juga digusur konon demi pelebaran parkir Kalibata City atau demi pengusaha," tuturnya.
Masih kata Ratna, sudah terlalu banyak tumbal yang disajikan warga Ibukota di altar Jakarta demi kebohongan, kebodohan dan kesombongan yang terus ditebar dengan jemawa oleh Gubernur Ahok.
"Tanpa melalui proses mediasi, dialog, negosiasi dengan warga seperti diatur dalam Undang-undang dan konstitusi, alat-alat kekuasaan itu menghentak keriaan anak-anak Kampung Akuarium, membunuh seketika harapan dan mimpi-mimpi mereka, sekaligus mengubur sejarah dan budaya mereka," ujarnya.
"Dengan pola yang sama, Ahok menggasak kampung-kampung warga Jakarta di mana-mana," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan apa yang disampaikan warga itu perlu diproses. Untuk itu dirinya minta laporan tertulis.
