Sosok Mar'ie Muhammad di Mata Wakil Ketua DPR
VoxPop.co.id – Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menyampaikan bela sungkawa dan duka cita yang mendalam atas kepergian salah satu putra terbaik bangsa, salah satu ekonom Indonesia yang terkenal sangat sangat bersih dan jujur, yaitu Mar'ie Muhammad, Dirjen Pajak dan Menteri Keuangan di era orde baru.
"Saya mengenal beliau sebagai sosok yang tegas, berani dan penuh tanggung jawab, terutama saat membersihkan Ditjen Pajak yang terkenal sebagai ‘lahan basah’ bagi oknum PNS petugas pajak yang ‘kong kalikong’ dengan wajib pajak, sewaktu beliau menjadi Direktur Jendral pajak kala itu (1993-1998), yang menurutnya telah merugikan negara hingga triliunan rupiah," ujar Taufik lewat siaran pers, Selasa 13 Desember 2016.
Menurut Taufik, jangankan pengusaha, Presiden Soeharto yang saat itu sangat ditakuti, juga ‘ditertibkan’ oleh Mar'ie.
"Saya teringat Tahun 1989, Direktorat Pajak yang dipimpin beliau sedang gencar-gencarnya mengumpulkan data untuk pajak bumi dan bangunan (PBB). Dari koran yang saya baca dan berita televisi yang saya tonton saat itu, Pak Mar'ie sendiri yang datang dan memimpin tim ke kediaman Presiden Soeharto, lalu mengukur sendiri luas rumah dengan pita ukur yang dibawanya," jelasnya.
Taufik ingat betul ucapan Mar'ie di koran maupun televisi, "Tak peduli Presiden atau pengusaha atau siapa saja, soal kewajiban membayar pajak, tidak ada pengecualian. "Paling tidak selama saya jadi Dirjennya",”ujarnya kala itu.
Karena kegigihan dan keberaniannya ‘bersih-bersih’ kantor pajak, target penerimaan pajak saat itu yang semula hanya Rp9 triliun, melampaui target hingga menyentuh angka Rp19 triliun," ucap Politisi PAN ini.
Sifat, nyali dan keteguhan hati Mar'ie dinilai Taufik tidak pernah berubah, meski Mar'ie kemudian diangkat menjadi Menteri Keuangan oleh Presiden Soeharto.
"Beliau adalah satu-satunya menteri yang berani menolak dana taktis dan anggaran perjalanan dinas pejabat negara, yang dinilainya terlalu besar. Yang paling heboh saat itu, beliau berani menolak perintah Presiden Soeharto agar negara membiayai program pemerintah untuk membeli 39 kapal perang dari Jerman timur tahun 1993 yang dinilainya terlalu mahal. Karena kerasnya argumen beliau saat itu, dari total USD1,1 miliar, hanya USD319 juta yang disetujuinya untuk membiayai proyek pemerintah tersebut," katanya.
