Bisnis Garuda dan Roll Royce Tak Terganjal Kasus Suap
- VoxPopnews/Anhar Rizki Affandi
VoxPop.co.id – Kasus dugaan suap pembelian mesin pesawat Airbus A330 yang menyeret mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk, Emirsyah Satar menjadi pelajaran tersendiri bagi garuda Indonesia.
Sejumlah evaluasi dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor penerbangan itu, untuk lebih hati-hati dalam kontraknya.
Direktur Utama Garuda Indonesia. Muhammad Arif Wibowo menyatakan, pihaknya tengah merenegosiasi kontrak dengan pihak Rolls Royce dalam pengadaan mesin pesawat dan Airbus. Renegosiasi kontrak secara besar-besaran itu, sudah dilakukan perusahaan sejak dua tahun terakhir.
"Kita sudah melakukan renegosiasi besar-besaran terhadap kontrak-kontrak yang ada. Jadi, kita juga renegotiate kontrak-kontrak Airbus, melakukan restructure Airbus, kemudian kontrak perawatan pesawat, termasuk di dalamnya kontrak Rolls-Royce juga kita renegotiate juga, dan lain-lain," kata Arif di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa 24 Januari 2017.
Sementara itu, Menteri BUMN Rini Soemarno menegaskan, tidak ingin kasus suap seperti itu terulang lagi. Menurutnya, perusahaan BUMN harus menjalankan good corporate governance (GCG), atau tata kelola perusahaan yang baik dengan semaksimal mungkin.
"Kalau toh ada praktik di luar itu, memang ini yang bagusnya, bisa jadi menjadi pembatas buat kita juga," kata dia.
Meskipun melakukan renegosiasi kontrak, ia mengatakan, belum ada pengurangan pemakaian mesin dari pihak Rolls Royce. Hal itu lantaran, rencana penerbangan perusahaan, atau fleet plan yang telah dirancang selama 10 tahun berikut dengan kontrak yang melekat.
"Enggak (ada pengurangan pemakaian), karena kita kan memiliki fleet plan, Karena itu, sudah didesain 10 tahunan. Jadi, sampai saat sekarang ini, kita lebih fokus bagaimana semua fleet cost, atau biaya yang terkait biaya armada diefisienkan," kata dia. (asp)
Prabowo Teken UU 16/2025, Kementerian BUMN Resmi Berubah Jadi BP BUMN
Presiden RI, Prabowo Subianto menandatangani Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang BUMN dimana mengubah tata kelola dan transformasi Kementerian BUMN menjadi BP BUMN.
