Intiland: Sistem DP Rumah Nol Rupiah Belum Jelas

VoxPop.co.id – Program unggulan dari Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta hasil hitung cepat Pilkada 2017, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, terkait program uang muka nol rupiah untuk kredit pemilikan rumah, mengharuskan warga DKI yang yang ingin membeli rumah untuk menabung selama enam bulan di Bank DKI.

Baca Juga

Lebih Seribu Warga DKI Lolos Seleksi Rumah DP Nol Persen

Nantinya, tabungan itu diharuskan mencapai minimal 10 persen dari harga rumah itu dan dijadikan sebagai pengganti uang muka, atau down payment (DP) rumah yang mau dibeli. Tenor cicilannya pun yang ditawarkan mencapai 30-35 tahun, khusus bagi warga dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI Jakarta.

Menanggapi hal tersebut, Corporate Secretary PT Intiland Development Tbk. Theresia V. Rustandi mengaku pihaknya sangat siap untuk diajak kerja sama dengan Pemprov DKI. Namun, ditegaskan pihaknya terlebih dahulu harus mengkaji detail program itu secara menyeluruh.

Baca Juga

Rumah DP 0 Persen Tak Bisa Diinvestasikan

"Karena, detail secara menyeluruh dari sistem DP Nol Rupiah ini kan juga belum jelas. Apalagi, dengan asumsi harga rumah Rp350 juta itu bagaimana?," ujarnya ketika dihubungi VoxPop.co.id, Jumat 21 April 2017. 

Dia pun mengatakan, ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi untuk mewujudkan janji kampanye pasangan tersebut. Yang paling utama adalah lahan. 

Baca Juga

Kebijakan BI Beli Rumah Tanpa DP Kehilangan Momentum

"Yang saya dengar terakhir, Pemprov DKI lah yang akan menyediakan lahan, sehingga untuk itu kita (Pemprov DKI dan pengembang) bisa duduk bareng dan bisa hitung-hitungan bagaimana jadinya," tambahnya. 

Yang kedua menurutnya adalah harga pasaran properti di Jakarta. Untuk mewujudkan rumah dengan harga Rp350 juta bukanlah hal yang mudah.

Alternatif lain

Lebih lanjut, dia mengatakan, sebaiknya Gubernur dan Wakil Gubernur DKI terpilih itu bisa berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), terkait upaya penyediaan hunian bagi warga DKI Jakarta.

Karena, menurut Theresia, sudah ada program yang sangat bagus dari Kementerian ATR/BPN, dalam upaya mereka menyediakan hunian bagi warga Ibu Kota. Program yang dinamakan dengan 'Urban Renewal' itu nantinya akan memperbaharui daerah pemukiman kumuh, dan menjadikannya hunian tapak, atau vertikal sesuai dengan aturan tata ruang dan zonasi di wilayah tersebut.

Halaman Selanjutnya

"Jadi, daerah kumuh yang mau diperbaharui itu masyarakatnya ditempatkan sementara di tempat lain, misalnya rusun. Lalu, tanahnya itu bisa dibeli Pemprov DKI, yang juga akan membuat zonasi dan tata ruang dari wilayah itu," kata dia.