Bantah Bangkrut, Blackspace Klaim Siapkan 10 Smelter Lagi
- MARKO DJURICA/REUTERS
VoxPop.co.id – Perusahaan asal Rusia, yang bergerak di bidang pertambangan, PT Blackspace, membantah mengalami kebangkrutan akibat kebijakan relaksasi ekspor mineral Indonesia.
Dalam pernyataannya, Direktur Bisnis Blackspace Yosef Paskananda mengatakan bila saat ini Blackspace sedang memulai proses penyelesaian tahap akhir dan uji coba atau commisioning di fasilitas pengolahan hasil tambang atau smelter mereka. (Baca: 11 Smelter Stop Operasi Akibat Relaksasi Ekspor Konsentrat)
"(justru) Kita akan membangun 10 smelter," ujar Yosef dalam konferensi pers, Rabu 9 Agustus 2017.
Dikatakannya, saat ini Blackspace memang sedang melakukan proses commisioning terhadap dua smelter mereka yang baru rampung dua bulan lalu. Harapannya, dengan itu akan bisa menghasilkan produk yang lebih berkualitas.
"Kita lagi commisioning, lagi progres menuju optimalisasi, menentukan standar nikel yang baik, mungkin bulan depan bisa dilakukan (pengolahan)," ujarnya.
Yosef juga menyebutkan, saat ini Blackspace tidak hanya fokus pada industri smelter saja, namun juga pengembangan terhadap lima tambang nikel Indonesia, yakni Morowali di Sulawesi Tengah dan Kabaena di Sulawesi Tenggara.
"Di Kabaena ada dua, di Morowali ada tiga. Di Kabaena, cadangannya itu 50 juta ton. Kalau di Morowali cadangannya hampir sama, nikel semua," ujarnya.
Direktur PT Macika Mineral Industri, Ramli Halim juga memberi pernyataan serupa. Ia membantah pihaknya gulung tikar akibat kebijakan relaksasi ekspor mineral.
Menurutnya, perusahaan smelter yang merugi diantaranya adalah perusahaan yang hanya fokus di Industri smelter saja.
"Jadi, yang ribut itu adalah mereka yang tidak punya tambang. Kalau kita semua yang punya tambang, ya kami tidak apa-apa. Malahan itu sangat membantu keuangan dari pengusaha smelter tersebut," katanya. (asp)
Anggota DPR Dukung Komitmen Pemerintah Kembangkan Motor Listrik Berbasis Hilirisasi Nikel
Beniyanto nilai keberhasilan program motor listrik nasional tidak hanya ditentukan oleh kemampuan memproduksi kendaraan, tetapi juga harus didukung penguatan industri.
