Dorong Dunia Usaha, Pemesanan Online Bakal Dipermudah
- VoxPop/Sherly
VoxPop – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menggelar rapat koordinasi terkait kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EodB) di kantornya pagi ini, Senin 15 Januari 2018.
Hadir sejumlah menteri dan para petinggi di antaranya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong, dan juga Direktur Jenderal Bea Cukai Heru Pambudi.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang keluar lebih awal mengatakan, di sektornya, pembahasan lebih dibahas terkait dengan pelayanan pengiriman pesanan secara elektronik atau Delivery Order Online (DO Online) barang impor di pelabuhan. Ia yakin kemudahan berusaha Indonesia akan lebih kompetitif dengan adanya berbagai pembenahan di pelabuhan.
"Khusus kami, tadinya memang yang diamati berkaitan DO Online. Menurut saya, akan kompetitif dengan tiga hal yang kami bahas, satu mengenai online, kedua mengenai tarif dan juga waktu," kata Budi usai rapat, Senin 15 Januari 2018.
Dengan adanya peraturan DO Online yang telah diterbitkannya pada akhir tahun lalu, diyakininya akan memberikan keefektifan dan kecepatan dalam melakukan impor barang.
"Dan sekarang ini sudah ada online yang kami buat dan dimanfaatkan oleh beberapa shipping line. Memang belum semuanya, jadi sekarang adalah tinggal melakukannya lebih baik dan lebih banyak," kata dia.
Hanya saja, Budi tidak mau menargetkan kenaikan kemudahan berusaha. Ia mengaku terus membenahi pelabuhan hingga keefektifan waktu bongkar muat atau dwelling time yang saat ini belum efektif, hingga pada nantinya tingkat kemudahan berusaha akan naik secara otomatis.
"Mengenai waktu ini memang ada suatu komplikasi karena pada saat kami sudah menemukan dwelling time tiga hari sebenarnya ada 30-40 persen barang masih ada di pelabuhan dengan berbagai motif, sebagian kecil adalah belum selesai karena pemeriksaan. Tapi ada lagi yang tidak ada pemilik," kata dia.
Karena itu, Budi mengaku sudah melaporkan hal itu ke Menko Perekonomian Darmin Nasution. Upaya itu agar bisa terus kolaborasi dengan tim Kemenko Perekonomian dan Bea Cukai, untuk terus melakukan kerja bersama perbaikan sistem di pelabuhan.
