Pesan Menteri Idrus Agar Dana PKH Tak Langsung Ludes
- VoxPop.co.id/ Nur Faishal.
VoxPop – Pemerintah kembali menyalurkan bantuan sosial untuk Program Keluarga Harapan (PKH). Tahun ini, total PKH yang disasar mencapai 10 juta penerima atau naik 4 juta penerima manfaat dari periode tahun lalu.
Menteri Sosial Idrus Marham, mengungkapkan dengan bantuan sosial pemerintah menargetkan angka kemiskinan di Indonesia dapat turun di kisaran 9,5-10 persen sepanjang 2018.
Menurut dia, selain bantuan sosial ke 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), pemerintah juga menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ke 1,28 juta KPM pada tahun ini.
Adapun total bantuan sosial PKH yang diberikan pemerintah kepada seluruh masyarakat, senilai Rp1.890.000. Bantuan tersebut akan diberikan dalam empat tahap. Dan tahap pertama ini diberikan serentak pada Februari 2018.
"Kami akan memonitor kemanfaatannya seperti apa? Karena bagaimanapun tujuan bansos PKH ini untuk meningkatkan kesejahteraan KPM, sehingga berkontribusi untuk kurangi angka kemiskinan dan ketimpangan," ujar Idrus di Palembang, Senin 22 Januari 2018.
Ia menuturkan, dengan adanya bantuan ini masyarakat penerima diharapkan bisa membiasakan perilaku menabung. Apalagi, kata dia, saat ini bansos disalurkan secara non tunai dan semua penerima bantuan memiliki rekening tabungan bank.
"Jangan dihabiskan semua ya ibu-ibu. Sisihkan sebagian untuk ditabung," tegasnya.
Idrus menambahkan, dengan mekanisme non tunai yang digulirkan pemerintah saat ini, ketepatan sasaran, ketepatan jumlah dan ketepatan waktu penyaluran dapat terkontrol. Selain itu, dapat menghindari penyimpangan bantuan sosial.
Untuk diketahui, pada 2018, pemerintah menggelontorkan bantuan sosial PKH senilai Rp149,2 miliar untuk 78.955 KPM di Kota Pelembang dari total bantuan yang diperuntukkan bagi Provinsi Sumatera Selatan sejumlah Rp1,3 trilun.
11.014 Orang Dicoret dari Penerima Bansos, Apa Penyebabnya?
Kepala BPS Amalia Adininggar mengatakan ada 11.014 orang yang tidak lagi menjadi penerima bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan non pangan triwulan II 2026
