Erick Thohir Ungkap 1,5 Juta Orang Bakal Dapat Prioritas Vaksinasi
- Dok. Kementerian BUMN
VoxPop – Ketua Pelaksana Harian Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erick Thohir, mengungkapkan, dalam proses vaksinasi COVID-19 yang direncanakan pada awal 2021, pemerintah telah membuat skala prioritas bagi kelompok yang berhak divaksinasi pada tahap awal.
Baca Juga: Meski Diprediksi Bakal Resesi, Bappenas Minta RI Tak Berkecil Hati
Dengan total jumlah mencapai 1,5 juta orang, prioritas utama vaksinasi itu akan diberikan kepada para dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lain yang berada di garis depan perang melawan COVID-19.
Karena, nantinya mereka lah yang akan berisiko lebih tinggi tertular COVID-19 saat menyuntikkan vaksin bagi masyarakat umum, dalam rencana vaksinasi serempak yang akan dilakukan oleh pemerintah.
"Jadi sebanyak 1,5 juta (tenaga kesehatan) ini harus disuntik vaksin duluan, karena beliau-beliau ini adalah pahlawan," kata Erick dalam telekonferensi, Kamis 3 September 2020.
Erick memastikan, apabila bahan baku pembuatan vaksin sudah diproduksi, maka data riil mengenai jumlah tenaga kesehatan itu akan divalidasi kembali untuk mendapatkan prioritas vaksinasi.
Karenanya, Erick pun mengharapkan koordinasi dengan para pihak terkait, seperti misalnya Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), untuk memvalidasi data para tenaga kesehatan tersebut.
Terlebih, IDI dan PPNI pun akan turut dilibatkan, dalam proses vaksinasi massal dan serempak yang rencananya akan digelar di awal 2021.
"Jadi tidak hanya didahulukan saja, tapi nanti sebanyak 1,5 juta tenaga kesehatan ini juga akan dapat vaksin gratis dari pemerintah," tutur Erick.
"Hal itu nantinya juga akan sejalan dengan program pemerintah, untuk (memberikan vaksin gratis kepada) Penerima Bantuan Iuran atau PBI BPJS Kesehatan yang jumlahnya mencapai sekitar 93 juta orang," ujarnya. (art)
Ini Sanksi yang Menanti Oknum Nakes usai Komentar Nirempati ke Yurizal
Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) mengungkap potensi sanksi yang dapat dijatuhkan kepada tenaga kesehatan dan tenaga medis menyusul komentar nirempati pada Yurizal
