Erick Thohir Minta Seluruh Toilet di SPBU Pertamina Gratis
- ANTARA/Instagram @erickthohir
VoxPop – Menteri BUMN Erick Thohir meminta kepada direksi Pertamina agar seluruh toilet di semua SPBU Pertamina yang dikelola langsung maupun dikerjasamakan dengan swasta bersifat gratis atau tidak dipungut biaya.
"Kepada direksi Pertamina, saya mengharapkan fasilitas umum seperti ini harusnya gratis, karena kan sudah dapat (keuntungan) dari penjualan bensin, selain itu ada juga toko kelontongnya. Jadi masyarakat mestinya mendapatkan fasilitas tambahan," ujar Erick Thohir seperti dikutip dari akun Instagram resminya @erickthohir di Jakarta, Selasa.
Erick mengaku heran ketika mendapati adanya kisaran biaya Rp2.000 sampai dengan Rp4.000 bagi masyarakat umum yang menggunakan toilet umum SPBU Pertamina yang berlokasi di Kecamatan Malasan, Probolinggo, Jawa Timur.
Ilustrasi SPBU Pertamina
- VoxPop/Mohammad Yudha Prasetya
Erick pun akan menindaklanjuti pungutan biaya di toilet umum SPBU tersebut dengan menghubungi pemilik SPBU tersebut yang bernama bapak Agus, setelah Menteri BUMN itu menggunakan toilet berbayar di SPBU Pertamina itu.
"Ya sudah nanti ditelepon, kenapa toilet saja mesti bayar, padahal sudah bisnis bensin," katanya.
Menteri BUMN juga segera menginstruksikan kepada direksi Pertamina untuk memperbaiki persoalan toilet berbayar tersebut, mengingat seharusnya toilet SPBU yang berada di bawah Pertamina harusnya gratis.
"Saya minta direksi Pertamina harus perbaiki. Dan saya minta nanti seluruh kerja sama dengan pom bensin (SPBU) swasta yang di bawah Pertamina toiletnya tidak boleh bayar, harus gratis," ujar Erick Thohir.
"Ini pesan saya untuk rekan-rekan di Pertamina, dari toilet umum SPBU Pertamina, Kecamatan Malasan, Probolinggo. Sudah kewajiban BUMN memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat," katanya. (Ant/ANTARA)
Baca juga: Bertato dan Bertindik, Sekuriti Bandara Bali Terancam Hilang Pekerjaan
Indonesia Dorong Negara ASEAN Perkuat Hak Kelola Hutan untuk Masyarakat
Kemenhut dorong penguatan tata kelola perhutanan sosial di ASEAN sebagai upaya perkuat kepastian tenurial sekaligus meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan hutan.
