Armada Nelayan China Perluas Operasi Penangkapan ke Samudra Hindia, Picu Kekhawatiran Keamanan Regional
- US Navy
VoxPop – Aktivitas armada penangkapan ikan jarak jauh Tiongkok di Samudra Hindia kian menuai sorotan internasional. Armada yang secara resmi berlabel sipil itu diduga beroperasi dalam koordinasi erat dengan negara dan militer Tiongkok, memicu kekhawatiran soal keamanan maritim, pelanggaran hukum internasional, serta kerusakan lingkungan di kawasan tersebut.
Berbagai laporan menunjukkan bahwa Tiongkok memperluas operasi perikanannya ke Samudra Hindia seiring tekanan terhadap ketahanan pangan dan ekonomi domestik. Armada penangkapan ikan jarak jauh atau distant water fishing (DWF) yang disubsidi besar-besaran tersebut dinilai bukan sekadar kegiatan ekonomi, melainkan bagian dari strategi zona abu-abu untuk memperluas pengaruh maritim tanpa memicu konflik terbuka.
Armada DWF Tiongkok telah lama menjadi sorotan karena dugaan penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU), pelanggaran hak asasi manusia di atas kapal, serta kerusakan ekosistem laut akibat penangkapan ikan berlebihan. Praktik tersebut dinilai bertentangan dengan klaim Beijing soal pengelolaan laut yang bertanggung jawab.
India menjadi salah satu negara yang paling terdampak oleh peningkatan kehadiran kapal-kapal tersebut. Otoritas New Delhi menilai armada nelayan China kerap digunakan untuk pengintaian, logistik, dan dukungan operasional lain di sekitar wilayah strategis Samudra Hindia. Aktivitas itu dipantau ketat oleh Angkatan Laut India, terutama di sekitar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan wilayah Kepulauan Andaman-Nicobar.
Para pengamat menilai penggunaan kapal nelayan sebagai bagian dari milisi maritim mencerminkan strategi fusi sipil-militer Tiongkok. Dalam kerangka ini, Milisi Maritim Angkatan Bersenjata Rakyat (PAFMM) memanfaatkan kapal penangkap ikan sipil untuk menegaskan klaim kedaulatan, mengumpulkan intelijen, serta mengganggu aktivitas negara lain, sembari mempertahankan status sipil untuk menghindari eskalasi militer langsung.
PAFMM beroperasi di bawah kepemimpinan ganda otoritas sipil dan militer Tiongkok, dengan dukungan pelatihan, subsidi, serta perlengkapan teknologi seperti radar, komunikasi satelit, dan sistem navigasi Beidou. Kapal-kapal tersebut dilaporkan mampu berkoordinasi dengan Angkatan Laut dan Penjaga Pantai Tiongkok dalam berbagai skenario.
Pola operasi serupa sebelumnya terdeteksi di Laut China Selatan dan Laut China Timur, termasuk pengerahan ratusan hingga ribuan kapal untuk membentuk penghalang laut dan mengganggu patroli negara lain. Pada Januari 2026, laporan menyebut ribuan kapal penangkap ikan Tiongkok membentuk penghalang laut sepanjang ratusan mil di Laut China Timur, menunjukkan tingkat koordinasi yang tinggi.
