Soal Kematian Ustaz Maaher, Komnas HAM Minta Keterangan Polri Hari Ini
- VoxPop/Muhamad Solihin
VoxPop – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan bertemu dengan pihak kepolisian, hari ini, terkait insiden meninggalnya almarhum Ustaz Maaher At-Thuwailibi alias Soni Eranata di Rumah Tahanan Badan Reserse Kriminal Polri.
"Akan menerima keterangan dan penjelasan secara langsung dari pihak kepolisian," kata Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, M. Choirul Anam kepada wartawan, Kamis, 18 Februari 2021.
Pertemuan akan dilakukan siang ini sekira pukul 14.00 WIB. Pertemuan akan dilakukan di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat.
Kata Anam, hal ini merupakan tindak lanjut dari surat yang dilayangkan pihaknya beberapa waktu lalu ke Bareskrim Polri. Dalam surat itu pihaknya minta agar dapat keterangan dan penjelasan soal meninggalnya almarhum Ustaz Maaher. "Hal ini merupakan tindak lanjut dari surat yang dilayangkan Komnas HAM RI," kata dia.
Sebelumnya diberitakan, almarhum Ustaz Maaher At-Thuwailibi meninggal dunia di Rutan Bareskrim Polri, Senin malam, 8 Februari 2021, pukul 20.00 Wib. Meninggalnya ustaz kelahiran Medan itu diduga karena sebelumnya pernah mengidap penyakit.
Diketahui, setelah ditahan di Bareskrim, Ustaz Maaher pernah jatuh sakit pada Januari lalu. Saat itu ia mengajukan permohonan berobat dengan merujuk Rumah Sakit Ummi Bogor karena rumah sakit tersebut yang punya rekam jejak riwayat sakitnya.
Namun Polri justru memilih Rumah Sakit Polri Kramat Jati sebagai tempat untuk berobat dan Ustaz Maaher sempat menjalani perawatan.
Ustaz Maaher At-Thuwailibi atau yang bernama asli Soni Eranata, ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri pada Kamis, 3 Desember 2020.
Ia ditangkap karena diduga menghina Rais Am Jamiyah Ahlu Thariqah al Mu'tabarah an Nahdiyah, Habib Luthfi bin Yahya.
Komnas HAM Catat 59 Orang Tewas Akibat Konflik di Papua Sepanjang 2026, Mayoritas Warga Sipil
Komnas HAM mendorong pemerintah memprioritaskan perlindungan warga sipil, penegakan hukum yang akuntabel, dan percepatan penanganan pengungsi internal di Papua.
