Mudik Gratis, Pos Indonesia Berangkatkan 500 Pemudik
Proses pendaftaran pemudik ini, kata Toto, dilakukan dengan menggunakan aplikasi khusus yang terintegrasi dengan data kependudukan nasional. Pendatarannya pun dilakukan Kementerian, yang ditangani PT Jasa Raharja.
"Caranya, mendaftar secara manual ke 5 kantor pos yang telah ditentukan. Cukup membawa fotocopy KTP, kalau untuk anak yang belum punya KTP, bisa mengggunakan ID number (NIK) di KK. Daftarnya lewat aplikasi dengan database e-KTP, jadi yang sudah daftar di sini, tidak bisa daftar mudik gratis di BUMN lain," jelas Toto.
"Nantinya, saat mendaftar diberikan kupon, lalu datanya di-entri ke Kementerian dan Jasa Raharja. Terus keluarlah tiket, yang bisa ditukar oleh calon pemudik pada 4 hingga 6 Juni. Penukaran kupon dengan tiket ini sekaligus memastikan bahwa orang itu akan mengikuti mudik pada tanggal 11 nanti," sambungnya.
Program Mudik Gratis ini, ujar Toto, mendapat respons cukup baik dari masyarakat. Animo warga dari Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan Kota Bandung sendiri cukup besar.
"Hingga Jumat (25/5/2018) ini pukul 12.00 WIB, tercatat sudah sekitar 64 persen atau mencapai 344 pendaftar dari kuota 500 pemudik. Kami targetkan akhir bulan (Mei) ini pendaftaran sudah beres semua. Sehingga di awal Juni, kita bisa konsentrasi pada persiapan dan pelaksanaan mudiknya," kata Toto.
Untuk mempermudah keberangkatan para pemudik dari luar Kota Bandung, pihaknya menyediakan bus yang akan membawa ke titik pemberangkatan di Kantor Pusat Pos Indonesia di Jalan Cilaki.
"Untuk wilayah Cimahi, kami kasih bantuan angkutan ke Bandung di Pusdikpom, dekat ke Gerbang Tol Baros. Demikian pula untuk wilayah Soreang, akan disiapkan bus di dekat Gerbang Tol Soreang. Kalau untuk pemudik dari Ujungberung, bisa langsung ke Jalan lokasi pemberangkatan," sebutnya. (webtorial)
Prabowo Teken UU 16/2025, Kementerian BUMN Resmi Berubah Jadi BP BUMN
Presiden RI, Prabowo Subianto menandatangani Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang BUMN dimana mengubah tata kelola dan transformasi Kementerian BUMN menjadi BP BUMN.
