Pemborosan Anggaran Ridwan Kamil untuk Gedung Sate Disorot
- http://www.disparbud.jabarprov.go.id/
VoxPop – Satu lagi proyek Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, kembali menjadi sorotan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat. Kali ini, soal perbaikan taman Gedung Sate yang angkanya mencapai lebih dari Rp71 miliar.
Ketua Komisi IV DPRD Jawa Barat, Imam Budi Hartono, mengatakan Gedung Sate sebagai ikon terkuat Jawa Barat merupakan gedung sarat nilai sejarah karena dibangun sejak zaman Belanda, tepatnya 27 Juli 1920.
Struktur bangunan yang kuat dan arsitekturnya yang unik dan keren membuat Gedung Sate menjadi tempat bersejarah yang sering dikunjungi oleh banyak turis, baik itu dalam negeri maupun mancanegara.
Imam mengatakan, halaman dan taman Gedung Sate sudah beberapa kali mengalami perbaikan untuk mendukung daya tarik agar ikon Jawa Barat lebih banyak lagi menjadi perhatian dunia.
"Terakhir tahun 2017, zamannya Gubernur Kang Aher Gedung Sate dilengkapi museum dan taman yang cukup menambah kerennya gedung tersebut," kata Imam kepada VoxPopnews, Jumat, 15 November 2019
Baru dua tahun diperbaiki, Ridwan Kamil kembali mengajukan anggaran untuk merombak taman dan fasilitas lain di Gedung Sate. Imam menyebut mantan Wali Kota Bandung itu mengajukan anggaran Rp71,162 miliar untuk rehabilitasi Gedung Sate.
"RK (Ridwan Kamil) lupa masih banyak rumah rakyat yang tidak layak huni. RK lupa masih ada rakyat yang belum dapat listrik. RK lupa rakyat ribut soal zonasi SMA/SMK negeri yang kewajiban provinsi untuk membangun," ujarnya.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai dalam setahun Ridwan Kamil menjadi Gubernur Jawa Barat, banyak proyek yang dibangun sebagai proyek pencitraan dan tidak mementingkan perasaan rakyat yang sedang kesusahan.
Bahkan, kata Imam, ada sejumlah proyek yang salah kaprah. Misalnya, proyek yang bukan kewenangan provinsi dibangun, padahal itu kewenangan pusat atau kewenangan kota/kabupaten. Di antaranya, proyek pariwisata Situ Rawa Kalong senilai Rp85 miliar, proyek Kalimalang sebesar Rp45 miliar.
"Menurut penilaian kami tidak strategis dan cenderung proyek pencitraan. Padahal para petani membutuhkan daerah irigasi dan jaringan irigasi yang rusak parah. Sawah mengalami kekeringan di musim panas lalu sehingga banyak petani gagal panen atau tak bisa menanam padi akibat tak teralirinya sawah mereka," ungkapnya.
