Megawati Minta ke Jokowi, Badan Riset Inovasi Jangan Dikelola Asing
- ANTARA FOTO//Puspa Perwitasari
"Bung Karno hanya mengatakan begini, kamu saja begitu sudah mundur. Saya membuat yang namanya republik ini itu bisa, artinya kalian pasti bisa," kata Mega disambut tepuk tangan.
Lanjut Megawati, jika di awal BRIN sudah diberikan ke asing, ada kekhawatiran nanti terbelenggu. Indonesia tidak akan bisa maju dengan cepat, kalau semuanya langsung dipercayakan ke pihak lain.
Megawati kemudian mencontohkan PT Freeport Indonesia di Papua. Di awal berdirinya, kata dia, semua diserahkan ke asing tanpa memberi ruang untuk putra dan putri Tanah Air. Hingga puluhan tahun lamanya, Indonesia hanya kebagian kurang dari 10 persen hasil eksploitasi di sana.
Menurutnya, Jokowi punya pengalaman susahnya mengambil alih Freeport yang lama diserahkan ke asing. Ia tak ingin, BRIN seperti itu.
"Dan baru pada waktu bapaklah kita dapat mengembalikan kembali kedaulatan bangsa ini (PT Freeport Indonesia). Saya yakin tak ada satupun negara tidak akan satu bangsa di kolong langit ini yang mau menyerahkan riset nasional mereka," tegas Megawati.
Dia tetap optimis, Presiden Jokowi tidak akan menyerahkan BRIN ini ke pihak asing. Tetap akan memperjuangkan putra dan putri Tanah Air untuk berkontribusi di lembaga baru tersebut.
Dijelaskan Mega, di awal pembentukan BRIN harus benar-benar untuk memperjelas bahwa oreantasinya adalah untuk kepentingan rakyat dan negara. Maka ia juga tidak setuju, jika nanti dana-dana asing bebas masuk ke lembaga tersebut. Karena pembiayaannya melalui APBN.
Maka kalau BRIN sudah oreantasinya untuk rakyat, maka akan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jika kemudian diekstraksi, lanjut Megawati, maka ujungnya adalah gotong royong, dan kalau diimplementasikan maka akan menjadi Tri Sakti yang dikemukakan Bung Karno.
"Nah BRIN ini nantinya harus masuk di nomor dua (Tri Sakti), berdiri di atas kaki sendiri dulu. Kalau tak sanggup baru kita meminta tolong teman-teman kita bangsa asing yang ada di luar," katanya.
Hadir juga dalam pembukaan seperti Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD La Nyala Mattaliti, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Mensesneg Pratikno, Menteri Ristek/ BRIN Bambang Brodjonegoro, Menteri Agraria Tata Ruang Sofyan Jalil, dan sejumlah pejabat lainnya.
