Anggaran COVID-19 di Jayapura Habis, Rapid Test Massal Disetop
- VoxPopnews/Irfan
VoxPop – Wali Kota Jayapura, Benhur Tomi Mano, menyatakan akan menghentikan pelaksanaan rapid test COVID-19 secara massal. Alasannya, pemkot setempat sudah kehabisan anggaran untuk penanganan COVID-19. Sedangkan kasus positif di Jayapura terus meningkat setiap hari.
“Dana kami sudah habis. Sementara angka positif COVID-19 terus bertambah, karena kami gencar melakukan rapid test massal pada warga. Jadi, saya minta agar gugus tugas tidak lagi lakukan rapid test massal,” kata Tomi di Jayapura, Kamis, 23 Juli 2020.
Dia menjelaskan, anggaran yang tersedia di Kota Jayapura bukan hanya untuk penanganan COVID-19, namun juga untuk keperluan lainnya seperti sektor perekonomian, pendidikan, sampai infrastruktur.
Baca Juga: Kasus Corona di DKI Pecah Rekor, Anies Justru Merasa Bersyukur
Menurutnya, Pemkot Jayapura sudah menyiapkan langkah tertentu jika anggaran dari Pemprov Papua belum turun.
“Untuk sewa hotel saja dalam bulan ini sudah habis. Ya, kalau tidak ada bantuan dana dari Provinsi Papua, maka kita mungkin akan melakukan isolasi mandiri bagi pasien baru,” ujarnya.
Selain anggaran minim, jelas Tomi, sejumlah rumah sakit di Kota Jayapura juga sudah tak mampu lagi menampung pasien COVID-19. Kata dia, kapasitas rumah sakit overload sehingga sulit menerima pasien positif yang terus bertambah.
“Rumah sakit kita sudah penuh. Tak bisa lagi menampung pasien yang terus bertambah, karena setiap hari kita temukan ada kasus positif dengan rapid test massal. Jadi, saya mau hentikan rapid massal ini,” katanya.
Ia menyebut jumlah pasien COVID-19 di Kota Jayapura naik setiap hari. “Selama ini kan petugas gugus kita gencar lakukan rapid test massal. Akibatnya jumlah positif kita terus bertambah," tuturnya.
Dia tak menampik, memang dengan rapid test massal pada masyarakat, tim gugus bisa mendeteksi kasus sedini mungkin. Imbas positifnya, mereka bisa cepat melakukan penanganan.
Namun, itu jadi ironi saat kasus positif yang makin tinggi dan kapasitas rumah sakit yang terbatas. Lalu, dengan dana yang sudah menipis, maka rapid massal dihentikan sementara menjadi solusi.
“Kami sudah mengambil kebijakan untuk pasien positif akan isolasi mandiri. Tetapi puskesmas setempat harus bertanggung jawab untuk mereka yang isolasi mandiri,” tuturnya.
