Kritik Pangdam Jaya, FPI: Lucu TNI Urusi Ormas
- Anadolu Ajansi/Agoes Rudianto
VoxPop – Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman minta Front Pembela Islam (FPI) dibubarkan. Pihak FPI merespons ucapan Dudung soal permintaan pembubaran ormas.
Wakil Sekretaris Umum bidang organisasi FPI, Azis Yanuar mengkritisi Dudung yang merupakan seorang muslim namun tak menyukai FPI. Dia menyampaikan, FPI selama ini berupaya konsisten menerapkan amar maruf nahi munkar sesuai ajaran Islam.
Azis bilang, sejak dulu FPI dibenci oleh pihak rombongan penggiat kemungkaran yang membuat ketidakadilan.
"Jadi, kalau ada umat Islam yang tidak menyukai dan membenci amar maruf nahi munkar, maka itu umat yang tidak konsisten dengan ajaran agamanya dong. Yang benci FPI dari dulu itu rombongan penggiat kemungkaran dan ketidakadilan kok," kata Azis, saat dihubungi, Jumat 20 November 2020.
Baca Juga: Nasihat FPI ke Pangdam Jaya: TNI Didirikan Ulama
Ia pun heran kepada Pangdam Jaya yang mengurusi keberadaan FPI sebagai ormas Islam. "Tambah lucu ketika TNI mengurusi ormas," ujarnya.
Mayjen Dudung sebelumnya mengaku memberikan perintah terhadap prajurit TNI untuk menurunkan baliho Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab. Dia tak menampik video viral sejumlah orang berbaju loreng mencopoti baliho Habib Rizieq adalah aparat TNI.
Menurutnya, prajurit TNI dikerahkan karena FPI selalu memasang kembali setelah baliho diturunkan Satpol PP.
"Ada berbaju loreng menurunkan baliho Habib Rizieq, itu perintah saya, karena beberapa kali Pol PP menurunkan, dinaikkan lagi. Itu perintah saya," ujar Dudung di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Jumat, 20 November 2020.
Dudung menekankan semua pihak harus taat aturan karena Indonesia negara hukum. Kata dia, jika FPI tidak taat terhadap hukum maka ia meminta sebaiknya dibubarkan.
"Kalau masang baliho udah jelas ada aturannya, ada bayar pajak, dan tempat ditentukan, jangan seenaknya sendiri, seakan-akan dia paling benar, nggak ada itu. Jangan coba-coba pokoknya. Kalau perlu, FPI bubarkan saja itu, bubarkan saja. Kalau coba-coba dengan TNI, mari," katanya.
Bahlil soal Izin Tambang Ormas Pasca Putusan MK: Tidak Ada yang Dianulir, Nggak Ada Masalah
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan putusan MK tidak berlaku surut terhadap ormas yang mengantongi pengelolaan izin tambang.
