Istana: Kenaikan Tunjangan Pegawai di Bawaslu Diusulkan Menteri PAN-RB Sejak Oktober 2023

Jakarta - Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, menjelaskan keluarnya Peraturan Presiden atau Perpres kenaikan tunjangan kinerja pegawai di Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, adalah usulan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB, Abdullah Azwar Anas sejak 2023.

Baca Juga

Ketidakpastian Regulasi Dijawab, Pimpinan DPR Perkuat Penyerapan Aspirasi Ojol

Seperti diketahui, di tengah proses pelaksanaan Pemilu 2024, Presiden Joko Widodo menaikkan tunjangan pegawai Bawaslu melalui Perpres Nomor 18 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu. 

“Peraturan Pemerintah tentang tunjangan kinerja (Tukin) pegawai di lingkungan Setjen Bawaslu telah diusulkan jauh-jauh hari oleh Menteri PAN & RB, yaitu pada bulan Oktober 2023 lalu,” kata Ari saat dikonfirmasi wartawan pada Selasa, 13 Februari 2024.

Baca Juga

Operasional Kopdes Merah Putih Bakal Diperkuat Perpres, Pemerintah Evaluasi 1.061 Koperasi yang Sudah Berjalan

Jelas dia, kenaikan tunjangan kinerja ini basisnya adalah kenaikan penilaian indeks Reformasi Birokrasi (RB) Sekretariat Jenderal Bawaslu oleh Kementerian PAN-RB pada Tahun 2021, yaitu sebesar 68,80 yang kemudian meningkat pada 2022 menjadi 72.95.

Karena itu, lanjut Ari, Kementerian PAN-RB mengusulkan tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu dinaikkan dari semula 60 %, kini menjadi 70 %. Besaran kenaikan tunjangan kinerja tersebut juga telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan.

Baca Juga

Prabowo Sampaikan Ucapan Spesial untuk Ulang Tahun ke-65 Jokowi, Diunggah Langsung Lewat Instagram

“Perlu diketahui, bahwa kenaikan tukin ini bukan hanya untuk pegawai di Setjen Bawaslu, melainkan untuk kementerian/lembaga lainnya, sesuai usulan dari Kementerian PAN-RB,” jelas dia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meneken Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2024 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Adapun, Perpres ditandatangani pada Senin, 12 Februari 2024 sehingga sudah mulai berlaku.

Sementara, pertimbangan diterbitkannya Peraturan Presiden tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu diantaranya bahwa sesuai dengan capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi, Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum telah memenuhi kriteria untuk diberikan penyesuaian tunjangan kinerja.

“Bahwa Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, sudah tidak sesuai dengan perkembangan capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi sehingga perlu diganti,” bunyi Peraturan Presiden dikutip pada Selasa, 13 Februari 2024.

Dalam Peraturan Presiden 18/2024 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu ini terdiri 14 Pasal. Sehingga, peraturan yang lama dianggap tidak berlaku setelah terbitnya Peraturan Presiden 18/2024 ini.

Halaman Selanjutnya

“Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 20 17 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 266), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,” bunyi Pasal 13.