Amien Rais Menyesal MPR Ubah Pemilu Langsung, Ketua DPD: Momentum Kembali ke Pancasila
- Dok. Istimewa
Jakarta - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti memberikan tanggapan mengenai Pernyataan mantan Ketua MPR periode 1999-2004, Amien Rais yang menyesalkan dan meminta maaf atas amandemen konstitusi pada tahun 1999-2002. Amandemen itu mengubah sistem pemilihan presiden dari sebelumnya oleh MPR menjadi dipilih oleh rakyat.
LaNyalla mengatakan, pernyataan Amien Rais itu disebut sebagai momentum untuk mempercepat terwujudnya visi Presiden terpilih pada Pemilu 14 Februari 2024, Prabowo Subianto, untuk kembali ke Pancasila.
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti
- Dok. Istimewa
Senator asal Jawa Timur itu mengaku bersyukur telah timbul kesadaran atas gagasan yang selama ini digaungkan, bahkan menjadi keputusan lembaga di DPD RI agar bangsa ini kembali menjalankan sistem bernegara sesuai rumusan pendiri bangsa, yang kemudian disempurnakan dan diperkuat, agar tidak mengulang penyimpangan yang terjadi di era Orde Lama dan Orde Baru.
"Saya bersyukur gagasan agar bangsa ini membangun konsensus nasional kembali kepada UUD 1945 naskah asli telah menjadi kesadaran bersama. Saya kira, pernyataan Pak Amien Rais yang menyesalkan terjadinya amandemen konstitusi yang kebablasan itu, harus dijadikan momentum untuk mempercepat terwujudnya visi presiden terpilih, Pak Prabowo untuk kembali ke Pancasila,” kata LaNyalla dalam keterangan resminya, Kamis, 6 Juni 2024.
Sebagai salah satu tokoh yang terus menyuarakan hal tersebut, LaNyalla mendukung penuh visi Prabowo untuk kembali kepada Pancasila. Sebab, selain sebagai norma hukum tertinggi, Pancasila juga harus menjadi identitas konstitusi dan bernegara.
Di dalam visinya, Prabowo menuliskan bahwa ‘Pancasila adalah pemersatu bangsa, ideologi dan falsafah bangsa yang harus kita jaga ke depan’.
LaNyalla juga mengapresiasi Amien Rais yang memberikan penilaian jujur tentang imbas negatif amandemen konstitusi. "Saya apresiasi Pak Amien Rais yang dengan jujur mengakui bahwa amandemen Konstitusi pada tahun 1999-2002 telah kebablasan, sehingga Indonesia seperti tercerabut dari akar budayanya sendiri. Menjadi bangsa lain. Karena meninggalkan rumusan para pendiri bangsa," tuturnya.
LaNyalla juga mengaku sudah berulangkali menyampaikan, bahwa kembali menjalankan sistem bernegara sesuai rumusan pendiri bangsa itu bukan berarti kembali ke Orde Baru. Karena baik Orde Lama maupun Orde Baru belum secara murni menjalankan rumusan para pendiri bangsa.
