Usulan MLB NU Dinilai sebagai Refleksi Kritis Kader untuk Jaga Marwah Organisasi
- ANTARA FOTO/Zabur Karuru
Lebih lanjut, dia menuturkan contoh saat acara pelantikan PWNU Jatim. Ia heran dengan memobilisasi seluruh PWNU dan PCNU sejatim melakukan karantina dibalut konsolidasi secara ketat sehingga muncul pernyataan penolakan MLB NU.
"Sungguh cara-cara ketua umum PBNU saat ini sudah jauh dari cara ala ulama dalam penyelesaian setiap masalah. Ketum PBNU sekarang dalam kepemimpinannya penuh dengan kooptasi, intimidatif, anti kritik, arogan," ujarnya.
Dijelaskan dia, perlu dicermati dan ditegaskan bahwa MLB NU diatur dalam Pasal 74 Ayat (1) Muktamar Luar Biasa dapat diselenggarakan apabila Rais ’Aam dan/atau
Ketua Umum Pengurus Besar melakukan pelanggaran berat terhadap ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
Fajar bilang wacana atau gerakan MLB NU secara substansi tentu tidak serampangan atau ngawur.
Namun, menurut dia, karena dilandasi oleh alasan atas adanya dugaan bentuk pelanggaran yang dilakukan Ketua Umum dan Rois Am.
Menurut dia, jika ketua umum PBNU dan Rois Am adalah pemimpin yang bijak serta menjiwai ruh ke NU, mestinya melakukan refeleksi bersama dengan kritik membangun.
"Ayat (2) Muktamar Luar Biasa dapat diseleng-garakan atas usulan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) plus satu dari jumlah wilayah dan cabang. Ketua Umum PBNU sesungguhnya juga tidak perlu risau, gelisah atau galau atas adanya gerakan MLB NU," jelasnya.
Jafar berkata, pemimpin yang membumi di NU jika mengalami gangguan, NU justru yang akan melindungi. Namun, berbeda dengan kodisi sekarang.
"Coba kita lihat Ketua Umum PBNU saat ini apakah jamiyah NU melakukan gerakan moral melindungi atau sebaliknya melindungi dengan penuh rekayasa?," kata dia.
Kemudian, ia menjelaskan, MLB Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sangat jelas diatur dalam ketentuan AD/ART. Ia bilang PBNU bukan hanya Ketua Umum PBNU dan Rois Am tetapi seluruh struktural yang ada dalam PBNU.
"Artinya, jika kemudian pengurus struktural PBNU memimpin jalannya MLB NU maka sah secara AD/ART dan sah secara hukum untuk selanjutnya didaftarkan kepengurusan hasil MLB NU didaftarkan ke kementerian Hukum dan HAM," ujarnya.
Harapan Tokoh Muda NU Terhadap Hasil Muktamar
Jelang Muktamar NU pada 27-31 Agustus 2026 di Jombang, Jawa Timur, berbagai pandangan mulai bermunculan terkait sosok yang dinilai layak memimpin PBNU mendatang.
