Kapolres Lanny Jaya Bantah Tak Bisa Jamin Keamanan di Lanny Jaya Papua
- ANTARA FOTO/Muhammad Arif Pribadi
Papua, VoxPop –Beredar rekaman video audio Ketua KPU Lanny Jaya yang diunggah di akun media sosial Facebook Kaonak Nen Jr yang berdurasi 2.45 menit yang menyebut aparat keamanan tidak mampu menjamin keamanan di Lanny Jaya.
Menyikapi statement tersebut, Kapolres Lanny Jaya, Kompol Nursalam Saka meberikan klarifikasi.
Kapolres menyebut pernyataan yang dikeluarkan oleh Ketua KPU Lanny Jaya adalah pernyataan sepihak dan menyudutkan Polres Lanny Jaya.
Ia menjelaskan bahwa terkait dengan dinamika perkembangan situasi Kamtibmas di Lanny Jaya yang menyebabkan tertundanya Pleno tingkat Kabupaten Lanny Jaya, Papua adalah murni karena pertimbangan situasi keaamanan.
- VoxPop.co.id/Aman Hasibuan (Papua)
"Saat itu pleno diskors karena adanya protes dari saksi paslon hingga mereka keluar dari ruang pleno. Di situ terjadi peningkatan eskalasi adanya kehadiran massa pendukung masing-masing Paslon dalam jumlah banyak dengan membawa kelengkapan alat perang berupa yang dinilai sangat berpotensi menimbulkan bentrokan antar sesama pendukung massa," ujar Kapolres, Rabu, 11 Desember 2-2024.
Lebih lanjut dikatakan Kompol Nursalam, situasi kondisi cuaca gelap sehingga dengan situasi kondisi itu Kapolres dan Dandim 1713/LJ memberikan saran kepada Ketua KPU Lanny Jaya untuk sementara ditunda dengan alasan faktor keamanan.
"Kami mengutamakan keselamatan jiwa manusia, dari pada memaksakan situasi melanjutkan Pleno dan mengabaikan faktor keselamatan jiwa manusia termasuk keselamatan jiwa penyelenggara, Paslon, tim sukses, massa pendukung dan aparat keamanan," ucapnya.
Kompol Nursalam mengatakan, pihaknya telah berinisiasi melakukan upaya mempertemukan Penyelenggara Pilkada tingkat Kabupaten dan provinsi, Unsur Forkopimda, Paslon Bupati dan Wakil Bupati, perwakilan Timses dan Tokoh Agama dalam bentuk kegiatan Rapat koordinasi yang dilaksanakan pada hari Senin, 9 Desember 24 bertempat di ruang rapat Hotel Nawi Abua Tiom Lanny Jaya, adapun hasil keputusan rapat koordinasi sepakat melanjutkan Pleno tanggal 10 Desember 2024.
"Dari pertemuan itu disepakati melanjutkan pleno tanggal 10 Desember 24 dengan catatan Pleno dapat dilanjutkan semua paslon harus menarik semua massa pendukungnya kembali ke Posko Pemenangan masing-masing," katanya.
Situasi kondisi adanya pengerahan massa pendukung oleh masing-masing Paslon di lapangan sangat berpotensi menimbulkan terjadinya konflik horizontal berupa perang antar massa pendukung yang berpotensi menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan kerugian materil.
