Sultan Hamengku Buwono X Curhat ke DPR: DIY Kekurangan ASN
- vstory
Jakarta, VoxPop - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X mengaku wilayahnya masih kekurangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal tersebut disampaikan Sultan HB X saat rapat bersama sejumlah gubernur di Komisi II DPR RI.
"Jumlah total ASN Pemerintah Daerah DIY sebanyak 9.153 orang. Jumlah ini belum memenuhi kebutuhan ASN di DIY. Tahun 2024, DIY mengajukan kebutuhan PNS dan PPPK,” kata Sultan di Gedung DPR RI pada Selasa, 29 April 2025.
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X di Alun-alun Utara, Kota Yogyakarta, Senin, 20 Mei 2019.
- VoxPop/Cahyo Edi
Saat ini, kata dia, Pemda DIY mengajukan formasi calon ASN (CASN) sebanyak 378 orang. Lalu, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diajukan sebanyak 2.617 orang.
"Telah disetujui oleh Menpan RB pada tahun 2024, telah dilaksanakan proses rekrutmen ASN dan PPPK keputusan pengangkatan CPNS sebanyak 318," ujarnya.
Pada 30 April 2025, sebanyak 60 formasi CASN dilaporkan kosong. Sultan menjelaskan karena terdapat formasi yang tidak dilamar para CASN, hingga formasi yang dilamar tak memenuhi passing grade.
"Mereka mengundurkan diri saat pemberkasan," jelas dia.
Di sisi lain, ia mengatakan penyerahan keputusan pengangkatan PPPK tahap satu sebanyak 2.361 pada 2 Mei 2025. Kemudian, pengadaan PPPK tahap dua saat ini dalam proses seleksi kompetensi.
"Diikuti sebanyak 176 peserta dan empat peserta optimalisasi dan akan selesai pada September (2025)," tuturnya.
Diketahui, Komisi II DPR RI mengundang sejumlah gubernur untuk datang menghadiri rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 29 April 2025 siang.
Sejumlah gubernur datang dengan memakai seragam dinas dan ada pula yang memakai batik. Komisi II DPR RI membahas APBN hingga kinerja BUMD di masing-masing daerah.
Adapun, yang turut hadir di antaranya Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Gubernur NTB Melkiades Laka Lena, Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, dan sejumlah gubernur lain.
Divonis Lebih Rendah dari Tuntutan, Gubernur Riau Nonaktif Abdul Wahid Ajukan Banding
Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid divonis 2 tahun penjara atas dugaan pemerasan dan gratifikasi. Vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa yaitu 8,5 tahun penjara.
