UI Minta Maaf Undang Akademisi Pro-Israel Peter Berkowitz Jadi Pembicara, Akui Khilaf
- Youtube UI
UI menegaskan tetap konsisten pada sikap dan pendirian berdasarkan konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang terus memperjuangkan agar penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, termasuk terdorong dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina menghadapi penjajahan yang dilakukan Israel.
Dalam kesempatan ini, UI menyampaikan tetap konsisten pada sikap dan pendirian berdasarkan konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang terus memperjuangkan agar penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, termasuk terdorong dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina menghadapi penjajahan yang dilakukan Israel.
UI mendukung penuh Kemerdekaan bagi bangsa Palestina. Hal ini disampaikan langsung oleh Rektor UI kepada Duta Besar Palestina saat kunjungannya ke UI pada 17 Januari 2025 yang lalu.
"Universitas Indonesia (UI) menyampaikan terima kasih kepada semua pihak atas kritik dan masukan sebagai bagian dari kebebasan menyampaikan pendapat yang bersifat konstruktif," tulis UI.
Diketahui, Peter Berkowitz, seorang intelektual dan mantan pejabat AS pada era periode pertama Presiden Donald Trump, tercatat sebagai salah satu arsitek narasi pembenaran terhadap tindakan militer Israel yang telah menewaskan ribuan warga sipil, termasuk anak-anak dan perempuan, di Jalur Gaza.
Ia juga diketahui sebagai tokoh yang telah menulis banyak artikel yang mendukung genosida di Palestina. Dalam opini-opininya, terlihat jelas pandangannya sangat bias dan selalu memakai perspektif penjajah dan mengabaikan pandangan-pandangan akademik terhadap hak-hak bangsa Palestina.
Kehadiran Peter Berkowitz di kegiatan PSAU memicu reaksi negatif dari warganet. Mereka menyayangkan, UI sebagai institusi pendidikan ternama di Indonesia tidak melakukan pengecekan latar belakang tamu yang diundang.
Komitmen Pemerintah, Penegak Hukum, dan Masyarakat Harus Sinergis dalam Pemberantasan Korupsi
Penguatan komitmen pemerintah, penegak hukum, dan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi, kembali menjadi sorotan bagi masyarakat luas termasuk akademisi.
