Menag Nasaruddin Pastikan Pemerintah Tak Ikut Campur di Balik Penunjukkan Pj Ketum PBNU
- Yeni Lestari/VoxPop
Jakarta, VoxPop – Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar menegaskan pemerintah tidak ikut campur dalam polemik yang terjadi di internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Termasuk, kata dia, mengenai penunjukkan Zulfa Mustofa sebagai Pj Ketum PBNU menggantikan Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya yang telah diberhentikan.
Nasaruddin menyakini, PBNU sebagai sebuah organisasi memiliki caranya sendiri dalam menyelesaikan sebuah persoalan.
"NU itu selalu punya cara untuk menyelesaikan persoalannya sendiri. Saya ulangi, ya. NU selalu punya cara untuk menyelesaikan persoalannya sendiri," kata Nasaruddin kepada wartawan di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Rabu, 10 Desember 2025.
"Makanya itu selaku pemerintah kami tidak terlibat untuk mengurus urusan internal NU, apalagi PBNU," sambungnya.
Dia pun menjelaskan, dirinya hadir dalam rapat pleno PBNU bukan sebagai perwakilan pemerintah. Melainkan hadir sebagai Wakil Rais Syuriyah PBNU.
"Saya datang ke sini sebagai Rais, Wakil Rais Syuriah NU," jelas Nasaruddin.
Sebelumnya diberitakan, KH Zulfa Mustofa ditetapkan sebagai Pj Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggantikan Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya.
Keputusan ini ditetapkan dalam rapat pleno PBNU yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta Pusat pada Selasa, 9 Desember 2025.
Penetapan KH Zulfa sebagai Pj Ketua Umum PBNU ini berlangsung melalui musyawarah alim ulama yang hadir dan diketok palu oleh Rais Aam Nahdlatul Ulama KH Miftachul Akhyar.
"Yaitu penetapan Pj Ketua Umum PBNU masa bakti sisa sekarang ini yaitu yang mulia beliau KH Zulfa Mustafa oleh karena itu beliau akan memimpin PBNU ini sebagai Pj Ketum," kata Rais Syuriyah PBNU H Prof Mohammad Nuh dalam konferensi pers, Selasa, 9 Desember 2025.
Dengan penetapan ini, maka KH Zulfa akan melaksanakan masa bakti sebagai Pj Ketua Umum PBNU sampai digelarnya Muktamar pada tahun 2026.
Diterpa Kasus Febrie Adriansyah, PBNU Minta Jaksa Agung Tak Kendor Berantas Korupsi
Ketua PBNU Ahmad Fahrur Rozi meminta Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk tidak patah arang dalam memimpin Korps Adhyaksa dan kendor dalam memberantas korupsi.
