BPK Ungkap Tantangan Government 5.0 Menuju Indonesia Emas 2045, dari AI hingga Keamanan Siber
- Dok. Istimewa
Jakarta, VoxPop – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai transformasi tata kelola pemerintahan menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Penguatan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) serta penerapan Government 5.0 dinilai harus berjalan beriringan.
Anggota I BPK RI sekaligus Pelaksana Tugas Auditorat Keuangan Negara (AKN) IV BPK, Nyoman Adhi Suryadnyana, mengatakan pemeriksaan laporan keuangan negara tidak semata-mata berujung pada pemberian opini.
Menurut dia, hasil pemeriksaan juga harus menjadi instrumen untuk memastikan tata kelola pemerintahan terus diperbaiki dan pembangunan berjalan secara berkelanjutan.
"Pemeriksaan laporan keuangan bukan hanya menghasilkan opini, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pencapaian Indonesia Emas 2045 melalui penguatan tata kelola pemerintahan dan pembangunan yang berkelanjutan," ujar Nyoman, dikutip Minggu, 9 Agustus 2026.
Nyoman menjelaskan, konsep Government 5.0 menuntut pemerintah semakin mampu memanfaatkan teknologi digital, kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), analisis data, hingga kolaborasi lintas sektor.
Namun, transformasi tersebut tetap harus berorientasi pada masyarakat, lingkungan, dan pembangunan yang berkelanjutan.
Di sisi lain, prinsip ESG diperlukan agar kebijakan dan pengelolaan keuangan negara tidak hanya mengejar capaian administratif, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan, tanggung jawab sosial, serta tata kelola yang transparan dan akuntabel.
BPK mencatat setidaknya ada enam tantangan yang perlu dihadapi pemerintah dalam menuju Government 5.0. Tantangan tersebut mencakup transformasi digital yang belum merata, data pemerintah yang masih terfragmentasi, keterbatasan talenta AI, persoalan integritas tata kelola, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga keamanan siber dan kolaborasi antarinstansi.
Karena itu, Nyoman menilai transformasi pemerintahan tidak bisa dilakukan secara parsial. Dibutuhkan pendekatan whole-of-government yang mengintegrasikan berbagai kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan.
"Kunci dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045 adalah menerapkan kombinasi Government 5.0 dengan pengelolaan sumber daya yang mengedepankan keberlanjutan melalui prinsip ESG," tutur Nyoman.
Dalam penyerahan LHP tersebut, BPK juga mencatat sejumlah capaian Kementerian ESDM sepanjang 2025. Di antaranya ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, peningkatan kinerja organisasi, nilai reformasi birokrasi, hingga keberhasilan mencapai Indeks Kematangan Keamanan Siber level 4 atau kategori Terkelola.
Kementerian ESDM juga telah menindaklanjuti 82,44 persen rekomendasi hasil pemeriksaan BPK serta menyelesaikan 88 dari 99 kasus kerugian negara. Persentase tersebut berada di atas rata-rata nasional sebesar 76 persen.
Selain itu, Kementerian ESDM kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun 2025.
Meski demikian, BPK mengingatkan agar opini WTP tidak dipandang sebagai tujuan akhir. Masih terdapat sejumlah catatan yang harus diperbaiki agar tata kelola pemerintahan semakin efektif dan memberikan dampak nyata kepada masyarakat.
"Opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan fondasi untuk terus memperkuat kelemahan dan kekurangan sehingga tata kelola pemerintahan menjadi semakin efisien, efektif, dan berdampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat," katanya.
BPK masih menemukan sejumlah hal yang perlu mendapat perhatian Kementerian ESDM. Di antaranya penyempurnaan dasar hukum penagihan dan penyetoran denda administratif atas pelanggaran kegiatan usaha pertambangan di kawasan hutan, pekerjaan yang belum sepenuhnya sesuai ketentuan, serta pengelolaan jaminan pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara yang dinilai belum tertib.
BPK kemudian memberikan sejumlah rekomendasi untuk mendorong perbaikan secara sistemik, termasuk penguatan pengendalian intern, peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset negara, serta penguatan kepatuhan secara berkelanjutan.
Pada Semester II 2025, BPK juga akan melakukan pemeriksaan pendahuluan untuk mendukung pemeriksaan tematik nasional di bidang ketahanan energi. Pemeriksaan tersebut mencakup pengelolaan energi baru terbarukan (EBT), pengelolaan sumber daya mineral, serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap pengelolaan pertambangan batu bara.
Nyoman menilai sinergi antara BPK dan Kementerian ESDM perlu terus diperkuat agar hasil pemeriksaan tidak berhenti sebagai catatan administratif.
"Hasil pemeriksaan tidak hanya menjadi instrumen untuk mempertahankan opini yang baik, tetapi juga menjadi pendorong terwujudnya good governance, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pengelolaan keuangan negara yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan negara," tutur Nyoman.
Peralatan Rumah Tangga Makin Pintar pada 2026, Teknologi Baru Membantu Menghemat Waktu, Listrik, dan Biaya
Rumah pintar 2026 makin canggih dengan AI, robotika, dan Air Purifier pintar yang membantu membersihkan rumah, mencuci pakaian, memurnikan udara, serta mengatur perangkat
