DPR Semprot TVRI dan RRI Terkait PHK: Efisiensi Harusnya dari Atas, Gaji Para Bosnya Dipotong!
- VoxPop.co.id/Andrew Tito
Jakarta, VoxPop – Efisiensi anggaran yang diperintahkan pemerintah berimbas ke berbagai sektor, termasuk dunia jurnalisme. Belasan jurnalis dari Lembaga Penyiaran PublikTelevisi Republik Indonesia (LPP TVRI) dan LPP Radio Republik Indonesia (RRI) menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK).
Keputusan ini pun menuai kritik tajam dari anggota Komisi VII DPR RI dalam rapat dengar pendapat bersama pimpinan TVRI dan RRI pada Rabu, 12 Februari 2025.
Kritik keras dilontarkan oleh anggota DPR, terutama terkait keputusan manajemen TVRI dan RRI yang lebih memilih memangkas tenaga jurnalis daripada mengurangi anggaran di tingkat pimpinan.
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDIP, Putra Nababan menegaskan bahwa efisiensi seharusnya dimulai dari jajaran atas, bukan dari pekerja lapangan yang sudah memiliki penghasilan terbatas.
Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI)
- Humas TVRI
"Sebelum rekonstruksi, direksi itu memprioritaskan di papan atas. Yang dipangkas duluan adalah manusianya. Kemudian narasinya di lapangan dibenturkan dengan MBG (Makan Bergizi Gratis). Ini kan ada framing, membenturkan gara-gara MBG kami di-PHK. Tapi pemotongan dari mana? Dari atas! Dari pemimpin redaksinya, wakil pemimpin redaksinya, redaktur pelaksananya. Tentunya direksi-direksi sudah kena semuanya. Dimulai dari atas pemotongannya," ujar Putra Nababan dikutip dari YouTube TVR Parlemen.
Anggota DPR, Putra Nababan.
- Dok. Idtalent
Putra menambahkan bahwa pemotongan anggaran semestinya dilakukan dengan lebih bijak. Jika pemangkasan dilakukan dari atas, jumlah penghematan bisa lebih besar tanpa harus mengorbankan jurnalis yang bergantung pada penghasilan mereka untuk kebutuhan sehari-hari.
Kritik juga datang dari Erna Sari Dewi, anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem yang merupakan mantan jurnalis TVRI. Ia menyoroti gaji kecil yang diterima jurnalis serta pemangkasan honor kontributor yang semakin menyulitkan mereka.
"Saya duduk di sini, Pak, bukan hanya sebagai wakil rakyat, bukan hanya sebagai mitra kerja Bapak Ibu sekalian, tetapi saya juga jurnalis. Saya mantan penyiar TVRI yang tahu sekali bagaimana penderitaan mereka. Gajinya kecil, Pak, sangat kecil, di bawah UMR dari dulu sampai sekarang. Dan kontributor sekarang setelah kena efisiensi, kalau dulu satu berita dapat Rp100.000, sekarang Rp50.000. Pak, dapat apa? Dulu bawa uang Rp3 juta, sekarang Rp1 juta. Mungkin bagi kita di ruangan ini, Rp1 juta tidak berarti, tapi bagi mereka itu berarti untuk memberi makan anak di rumah, untuk pendidikan anaknya. Jadi saya sepakat sekali, saya rasa pimpinan dan seluruh Komisi VII sepakat tidak ada PHK!," tegasnya.
