Legislator PDIP Kecam Aksi Separatis di Sidang PBB: Pemerintah Jangan Sampai Lepas Tangan

Jakarta, VoxPop - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDIP Junico Siahaan mengecam gerakan yang menyerukan Papua, Maluku dan Aceh Merdeka dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dia meminta agar pemerintah bisa menjelaskan dan tak lepas tangan.

Baca Juga

Wali Kota Zohran Mamdani Kaji Wewenang Tangkap Netanyahu saat Kunjungi PBB di New York

Menurut dia, Pemerintah harus menjelaskan apakah pihaknya turut memfasilitasi kehadiran pihak yang menggaungkan isu separatis di forum United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII) atau badan penasehat tingkat tinggi khusus masyarakat adat di bawah Dewan Ekonomi dan Sosial PBB tersebut.

"Perlu ditelusuri dulu ini, apakah dalam UNPFII, Pemerintah terlibat atau tidak? atau mereka (PBB) langsung reach (menjangkau) orang-orang adat itu sendiri?” kata Nico, sapaan akrabnya, dikutip pada Rabu, 30 April 2025. 

Baca Juga

PBB Sebut El Nino Bisa Picu Cuaca Ekstrem Global

Menurut Nico, pemerintah tak bisa hanya menanggapi tindakan provokasi dengan menyebutnya sebagai upaya mencari sensasi. Namun, ia bilang pemerintah juga mesti mencari tahu asal pembawa kertas berslogan 'Free Maluku, Free Papua dan Free Aceh’ itu. 

"Pemerintah jangan sampai lepas tangan juga. Kalau misalnya Pemerintah terlibat pada UNPFII, kenapa orang-orang ini yang diutus ke PBB?” ujar politikus PDIP itu. 

Baca Juga

Pria Bakar Diri di Depan Markas PBB, Tuntut China Keluar dari Tibet

Dia mengatakan jika tak dilibatkan dalam forum UNPFII, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) harus melakukan evaluasi mengapa Indonesia sampai tak terlibat dalam forum PBB tersebut. 

"Dari Kemlu siapa yang terlibat. Dan kalau emang nggak dilibatkan, evaluasinya ke depan bagaimana Kemlu terlibat pada hal ini," jelas Nico. 



Ilustrasi Sidang Majelis Umum PBB

Photo :

• VoxPop/Yanri Subekti

"Sehingga nantinya perwakilan yang dikirim yang paling mumpuni," lanjut Nico. 

Bagi Nico, insiden di forum PBB itu dinilainya parah karena sudah diingatkan tapi masih terus terjadi.

"Ini parah, sudah diingatkan tapi terus berulah. Terus bagaimana komunikasi Kemlu dengan organisasi ini? Kok bisa mengundang masyarakat adat yang masih gemar provokasi," ujar Nico. 

Nico berharap agar Pemerintah turut memantau dan mengawasi organisasi-organisasi yang hadir dalam acara resmi internasional seperti forum PBB termasuk UNPFII. Ia mengatakan demikian agar tak ada peristiwa yang bisa memperburuk citra Indonesia di mata dunia dan memperkeruh stabilitas politik nasional. 

Halaman Selanjutnya

"Kita harap Pemerintah ikut mengawasi organisasi-organisasi seperti ini, supaya kalau ada peristiwa seperti itu lagi, Pemerintah tidak angkat tangan," ujar legislator dari Dapil Jawa Barat I tersebut.