Anindya Apresiasi Ketegasan Jokowi Keluarkan UMKM dari Relaksasi DNI
- Istimewa
VoxPop – Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Organisasi dan Keanggotaan, Anindya Novyan Bakrie mengapresiasi ketegasan Presiden Joko Widodo yang mendengar aspirasi Kadin dan memastikan akan mengeluarkan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dari wacana kebijakan relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI).
"Masalah DNI di Paket Kebijakan Ekonomi XVI ini adalah salah satu yang disoroti dalam Rapimnas (Rapat Pimpinan Nasional) kali ini. Terutama, yang mengancam sektor UMKM," ujar Anindya, saat Rapimnas Kadin bertema ‘Meningkatkan Ekspor dan Mendorong Pembangunan Industri yang Berdaya Saing Menuju Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan’ di Hotel Alila Solo, Rabu 28 November 2018.
Sebab, kata Anindya, mayoritas pengusaha dan peserta Rapimnas Kadin adalah UMKM. "Kami senang pemerintah menunjukkan keberpihakannya," ujarnya.
Selain itu, menurut Anindya, pemerintah perlu memudahkan akses permodalan UMKM, mendorong UMKM berorientasi ekspor, dan memanfaatkan kemajuan teknologi. Misalnya, e-commerce. Pun, memberikan insentif yang menarik kepada para pelaku industri untuk meningkatkan ekspor.
"Misalnya insentif fiskal, berupa pemotongan atau penghilangan pajak untuk produk barang dan jasa yang diekspor. Itu adalah rekomendasi kami, agar kita bisa melahirkan produk unggulan dan bisa bersaing di luar. Juga, tercipta pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkeadilan di dalam," tuturnya.
Kadin Indonesia yang mewakili dunia usaha, lanjut Anindya, diharapkan bisa selalu bersinergi baik dengan pemerintah untuk bersama-sama membangun dan memajukan Indonesia.
Sementara itu, Paket Kebijakan Ekonomi XVI mencakup perluasan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan (tax holiday), peningkatan devisa hasil ekspor industri berbasis sumber daya alam (DHE), dan DNI.
DNI adalah daftar sektor bisnis yang disusun pemerintah sebagai informasi bagi para calon investor tentang bisnis yang tidak diperbolehkan di Indonesia dan berbagai aturannya, terutama mengenai kepemilikan bersama.
Kadin Kalteng Dukung Prabowo Pangkas BUMN Bermasalah: Bawa Angin Segar Iklim Investasi
Kadin Kalteng menilai kebijakan memangkas ribuan BUMN menjadi angka ideal berkisar 250 hingga 300 perusahaan akan mencatatkan sejarah manis bagi kepemimpinan nasional.
