Tiga Bank Syariah BUMN Sepakat Merger
- VoxPopnews/Ikhwan Yanuar
VoxPop – Tiga bank syariah Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, telah sepakat menggabungkan bisnis atau merger. Ketiganya terdiri atas PT Bank BRISyariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah (BNIS).
Dikutip dari keterbukaan informasinya, PT Bank BRISyariah Tbk dipastikan akan menjadi 'surviving entity', atau entitas yang menerima penggabungan setelah ketiganya sepakat melakukan proses mergerisasi tersebut.
"BRIS akan menjadi entitas yang menerima penggabungan (surviving entity), dan pemegang saham BNIS dan BSM akan menjadi pemegang saham entitas yang menerima penggabungan," sebagaimana dikutip dari keterbukaan informasi BRIS, Selasa 13 Oktober 2020.
Baca juga: Chatib Basri: Kartu Prakerja Bisa Jadi Indikator Orang Sudah Putus Asa
Proses penandatanganan nota kesepahaman dan kesepakatan merger antara ketiga bank syariah BUMN itu telah dilakukan pada Senin, 12 Oktober 2020 malam.
Keterbukaan informasi itu juga menjelaskan bahwa upaya penggabungan yang direncanakan bagi ketiga bank syariah BUMN itu, hanya akan menjadi efektif setelah sejumlah persetujuan dari otoritas-otoritas yang berwenang telah diperoleh.
"Dan dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar dari masing-masing pihak, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," sebagaimana tertulis di keterangan tersebut.
Sebelumnya, wacana merger antarbank syariah BUMN ini telah diutarakan oleh Menteri BUMN, Erick Thohir, saat membahas soal pengajuan wacana merger BUMN dalam upayanya meningkatkan efektivitas dan efisiensi.
Apabila nantinya efektif digabungkan, minimal aset para bank syariah BUMN tersebut akan mencapai Rp245,87 triliun, berdasarkan catatan terakhir dari masing-masing bank per kuartal II-2020.
Total aset itu terdiri atas aset BRI Syariah sebesar Rp49,6 triliun, BNI Syariah Rp50,78 triliun, Bank Syariah Mandiri Rp114,4 triliun, dan UUS BTN Rp31,09 triliun. (art)
BPKH Bidik Dana Rp80 Triliun di Bank Syariah, Cicilan Haji Diusulkan Masuk Ekosistem Pengelolaan
BPKH mengusulkan dana setoran cicilan haji masuk ke dalam ekosistem pengelolaan sehingga dana yang dikelola berpotensi untuk naik menjadi Rp260 triliun.
