Riset Ungkap Dampak Bantuan Pemerintah ke Sektor Perikanan Tangkap
- ANTARA FOTO/Aji Styawan
"Selain itu, industri pembuatan kapal dan upaya peningkatan pendapatan, pemasaran, dan promosi dari masyarakat perikanan atau manajemen perikanan hanya memperoleh nilai bantuan yang cukup kecil" tegasnya.
Sementara itu di level provinsi, bentuk bantuan difokuskan pada pemberian dan modernisasi kapal penangkap ikan, termasuk mesin-mesin dan peralatan penangkap ikan, yang besarnya 60-80 persen dari total pengeluaran para nelayan di Maluku dan Sulawesi Utara.
Meskipun ada ketidakpastian mengenai kesetaraan dan keefektifan dalam membantu kelompok nelayan yang paling rentan, bentuk-bentuk bantuan ini sebagian besar ditargetkan untuk penangkapan ikan pelagis, yang status stok untuk sebagian di antaranya sudah berada di level fully-exploited bahkan over-exploited. Berbagai bentuk dukungan di tingkat provinsi tersebut berisiko meningkatkan kapasitas penangkapan berlebihan di WPP lainnya.
“(Padahal) Sektor perikanan adalah salah satu kunci bagi pengembangan berkelanjutan di Indonesia, karena merupakan sumber penting untuk pangan, penyedia lapangan kerja, dan pendapatan,” kata Manajer Perikanan dan Akuakultur di WWF Indonesia Cut Desyana.
Dia menambahkan, memastikan bantuan pemerintah bisa mendukung kemampuan sektor perikanan untuk menyediakan ketahanan pangan dan mata pencaharian bagi penduduk lokal secara berkelanjutan, menjadi sangat penting. Hal tersebut harus jadi perhatian Pemerintah.
Laporan IISD, WWF Indonesia dan Marine Change ini menunjukkan bahwa dibutuhkan peningkatan transparansi sehubungan dengan bantuan Pemerintah Pusat maupun provinsi terhadap sektor perikanan.
"Walaupun beberapa informasi mengenai alokasi dan realisasi anggaran tersedia melalui publikasi Pemerintah maupun situs resmi di sejumlah provinsi, tapi kebanyakan data tersebut tidak lengkap atau bersifat terlalu generik, ujar sejumlah peneliti lainnya.
Sementara itu juru bicara Marine Change Sari Tolvanen mengatakan, Pemerintah sebaiknya melakukan kajian mendalam terhadap dampak sosial ekonomi dan lingkungan dari bantuan bahan bakar di tingkat pusat, dan kategori dukungan biaya tetap di tingkat provinsi. Sehingga, bisa dipastikan berbagai bantuan tersebut bisa tepat sasaran.
"Bahkan jika perlu mereformasi kebijakan ini,” kata
Efektivitas dukungan perikanan Indonesia harus dipantau dengan menggunakan indikator keberhasilan yang tidak hanya berfokus pada kenaikan produksi,
