Produksi Migas di Riau Alami Penurunan, Hanya Capai 65 Persen dari Target APBN 2022
- CNBC
VoxPop Bisnis – Kepala Bidang Energi dan Energi Terbarukan, Dinas Energi Sumberdaya Mineral (ESDM) Provinsi Riau Baharufahmi mengakui adanya penurunan produksi migas di daerah berjuluk Bumi Melayu Lancang Kuning itu.
"Mencermati kondisi di lapangan saat ini banyak mengalami penurunan produksi migas, sehingga diperlukan cadangan gas yang baru melalui rangkaian studi dan kegiatan pengembangan di lapangan," kata Baharufahmi di sela Seminar Nasional Ikatan Ahli Geologi Indonesia Pengda Riau di Pekanbaru, Sabtu 10 Desember 2022.
Ia mengatakan saat ini Riau masih bergantung dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas selain menjadi sumber pendapatan daerah, tetapi juga menjadi motor penggerak perekonomian daerah.
Menteri Keuangan Sri Mulyani di Blok Rokan, Riau.
- Dok. Pertamina
Namun demikian, katanya, berdasarkan penyampaian rencana kerja tahun 2022 dari total 890 sumur-sumur gas nasional, 540 sumur atau 60 persennya berada di Provinsi Riau.
"Ditambah lagi dengan studi seismik yang dilakukan oleh K3S khususnya Pertamina Hulu Rokan ini bertujuan meningkatkan target atau mempertahankan capaian produksi atau lifting migas di Indonesia," katanya.
Fahmi menyebutkan di Provinsi Riau kini terdapat 11 Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang produktif memproduksi 182.000 barel minyak dan menghasilkan 90 juta gas Million Standard Cubic Feet per Day (MMSCF) , serta menyumbang 30 persen lifting nasional.
Namun, katanya lagi, di lapangan terdapat permasalahan yang menjadi tanggung jawab bersama, salah satunya penurunan alamiah produksi migas.
"Berdasarkan data triwulan III, pada tahun 2022 modifikasi lifting migas di Provinsi Riau hanya mencapai 65 persen dari target APBN 2022 dan kemungkinan diprediksi sampai akhir tahun 2022 hanya 85 persen," sebut Baharufahmi.
Harga Pertamax Turun, Pemerintah Dinilai Jaga Keseimbangan Energi dan Investasi
Yulisman menilai penurunan harga Pertamax, Pertamax Green 95, dan Pertamax Turbo jadi sinyal positif pemerintah menjalankan mekanisme penyesuaian harga secara transparan.
