Pemerintah Kantongi Rp 20 Triliun dari Lelang Tujuh Surat Utang Negara
- VoxPop/Andry Daud
VoxPop Bisnis – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan memperoleh Rp 20 triliun melalui lelang tujuh seri Surat Utang Negara (SUN). Dalam hal ini, total penawaran yang masuk sebesar Rp 55,98 triliun pada Februari 2023.
Mengutip keterangan DJPPR Rabu, 15 Februari 2023, ketujuh seri SUN yang dilelang di antaranya SPN03230517, SPN12240201, FR0095, FR0096, FR0098, FR0097, dan FR0089 melalui sistem lelang Bank Indonesia.
Dari total penawaran yang masuk atau incoming bids Rp 55,98 triliun itu tercatat 2,43 kali dari target indikatif yang telah diumumkan sebelumnya. Hal itu didorong oleh sikap optimis investor, atas membaiknya perekonomian global setelah pengumuman kenaikan suku bunga acuan AS pada awal Februari.
Kemudian juga diperkuat dengan data ekonomi domestik yang positif antara lain, rilis pertumbuhan ekonomi 2022 sebesar 5,31 persen, serta naiknya cadangan devisa Januari sebesar US$139,4 miliar dari US$137,2 miliar pada Desember 2022.
Gedung Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- VoxPop/Andry Daud
Sementara untuk permintaan investor masih dominan terhadap seri SUN dengan tenor 5 tahun dan 10 tahun. Jumlah incoming bids dan awarded bids atau penawaran yang diberikan masing-masing sebesar 72,45 persen, dari total incoming bids dan 73,0 persen dari total awarded bids.
Untuk incoming bids terbesar ada pada tenor 10 tahun yaitu Rp 24,35 triliun atau 43,5 persen dari total incoming bids, dan dimenangkan sebesar Rp 9,65 triliun atau 48,0 persen dari total awarded bids.
Sedangkan pada inflow investor asing pada lelang SUN tercatat terus berlanjut. Kondisi itu ditandai dengan incoming bids sebesar Rp 6,55 triliun
Adapun jumlah incoming bids dari investor asing tersebut mayoritas pada seri SUN tenor 5 dan 10 tahun yaitu Rp 5,45 triliun atau 88,61 persen, dari total incoming bids investor asing dan dimenangkan sebesar Rp 2,48 triliun.
Meutya Hafid Bantah Pemerintah Larang Media untuk Liput Demo, Begini Penjelasannya
Menkomdigi Meutya Hafid menyatakan pemerintah tidak pernah membatasi media massa untuk meliput dan mewartakan aksi demonstrasi yang terjadi di Indonesia.
