Beras Januari-Februari Minus 2,8 Juta Ton, Kepala Bapanas: Walau Pahit Importasi Harus Dijalankan
- Dok. Bapanas
Jakarta - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengungkapkan, produksi dan konsumsi beras di Januari dan Februari 2024 mengalami penurunan mencapai 2,8 juta ton. Sehingga importasi beras menjadi pilihan terakhir Pemerintah.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi mengatakan Pemerintah terus menjaga ketersediaan beras nasional dengan Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP). Hal ini untuk menjaga keseimbangan di semua rantai pasok hulu hingga hilir.
“Jadi memang saat ini meskipun produksi dan konsumsi beras di Januari dan Februari 2024 minus 2,8 juta ton sebagai dampak dari penurunan produksi akibat El Nino, namun kita memerlukan beras yang cukup agar neracanya dapat terjaga secara positif. Karena itu, pemerintah menyeimbangkan kekurangan tersebut dengan kebijakan importasi,” ujar Arief dalam keterangannya Jumat, 9 Februari 2024.
Proses bongkar beras impor. (ilustrasi)
- ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Menurutnya, kebijakan Pemerintah untuk melakukan importasi adalah pilihan terakhir agar ketersediaan beras tetap terjaga.
“Walaupun sangat pahit, importasi saat ini harus dijalankan. Mungkin kebijakan ini tidak populer saya sampaikan, tetapi harus dikerjakan untuk pemenuhan kebutuhan saat ini,” jelasnya.
Namun, Arief menegaskan bahwa importasi yang dilakukan sangat terukur sesuai dengan kebutuhan sehingga tidak mengganggu harga di tingkat petani.
“Salah satu indikasinya bisa dilihat dari NTPP saat ini adalah yang tertinggi senilai 116,16. Ini yang membuat petani kita semangat untuk menanam,” terangnya.
Lebih lanjut, Arief menyampaikan menyambut panen raya yang diperkirakan pada Maret 2024 mendatang, Arief mengungkapkan pihaknya bersama Kementerian Pertanian serta stakeholder terkait lainnya akan berkoordinasi mempersiapkan penyerapan yang optimal.
Adapun itu dilakukan untuk mencegah jatuhnya harga di tingkat petani, dan pada saat yang sama pengisian Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dari produksi dalam negeri dapat terpenuhi dengan baik.
“Saat ini, kita tengah mempersiapkan CPP jauh-jauh hari sebelumnya, sehingga pada saat diperlukan CPP tersebut dapat dimanfaatkan untuk intervensi antara lain penyaluran bantuan pangan, operasi pasar, dan keadaan darurat,” imbuhnya.
Pemerintah Wajibkan Industri Gula Punya Kebun Tebu Sendiri, Asosiasi Petani Buka Suara
Ketua Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), Soemitro Samadikoen menilai, aturan tersebut sulit direalisasikan dalam waktu dekat.
