Bentang Alam dan Konflik Bersenjata Jadi Tantangan Jokowi 10 Tahun Bangun Papua
- VoxPop/Aman Hasibuan.
Jakarta, VoxPop – Dalam 10 tahun terakhir pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), fokus pada pembangunan di Papua dan juga pada pengembangan ekonomi ekstraktif untuk ekspor. Itu terlihat dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2015-2019 dan 2020-2024.
Bahkan, pemerintah mengeluarkan regulasi pro-investasi, membangun infrastruktur, dan memberikan insentif untuk menarik investasi dalam dan luar negeri.
Namun, realisasi pembangunan di Papua bukanlah tanpa kendala dan aral melintang. Hal itu sebelumnya pernah diutarakan oleh Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Papua, Boy Markus Dawir.
Dia mengungkapkan beberapa tantangan yang dihadapi dalam membangun infrastruktur di Tanah Papua, dimana satu di antaranya kondisi geografis Provinsi Papua berupa gunung, laut, dan jarak yang sangat jauh serta sulit ditempuh.
Politisi Partai Demokrat itu membeberkan sejumlah faktor permasalahan pembangunan infrastruktur yang ada di Papua. Faktor-faktor yang dimaksudnya antara lain seperti keterbatasan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), letak geografis, dan komunikasi antar pemerintah daerah.
"Misalnya dari Kabupaten Kepulauan Yapen mau ke Kabupaten Waropen, susahnya minta ampun. Itu kan tantangan dari sisi geografis," kata Boy Markus, dikutip Minggu, 6 Oktober 2024.
Presiden Jokowi saat menghadiri peringatan HAN di Papua
- VoxPop.co.id/Aman Hasibuan (Papua)
Tak hanya masalah geografis di wilayah pesisir Papua, Boy juga menyinggung sulitnya menjangkau kawasan Papua yang di bagian pegunungan. Menurutnya, letak geografis Papua pegunungan sangat ekstrem, ditambah sulitnya faktor cuaca dan alat transportasi.
“Misalnya kita mau ke gunung, pesawat sudah ada, tapi cuacanya buruk, jadi tidak bisa ke sana,” ujarnya.
Kemudian, permasalahan lainnya yakni terkait dengan APBN, dimana ada regulasi atau peraturan yang dinilai menghambat dari proses pembangunan infrastruktur di Bumi Cenderawasih tersebut
"Misalnya dari sisi APBN yang masuk ke Papua, kita di DPR Provinsi kan dibatasi regulasi itu. Kita tidak bisa mengawasi APBN, kita kesulitan di situ," ujarnya.
Marak Konflik Bersenjata
Presiden Jokowi saat inspeksi barisan di HUT TNI ke-79
- Puspen TNI
Di sisi lain, konflik kekerasan di Papua pun masih terus terjadi, dan tidak bisa disederhanakan dengan perpanjangan otonomi khusus atau pemekaran provinsi saja. Pemerintah perlu pendekatan yang sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat dan pengawasan transparan terhadap dana otonomi khusus.
