Anggaran Belanja Dipangkas Prabowo Rp 360 Triliun, Begini Penjelasan Kemenkeu



Gedung Kementerian Keuangan RI.

Photo :

• VoxPop/Andry Daud

Baca Juga

Polisi Tangkap Pembuat Video AI Manipulasi Presiden Prabowo

Dalam Inpres itu seluruh menteri Kabinet Merah Putih diminta menyampaikan hasil identifikasi rencana efisiensi anggaran kepada mitra Komisi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk mendapat persetujuan. Setelah disetujui, diminta melapor kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani paling lambat 14 Februari 2025.

"Menteri Keuangan untuk melakukan revisi anggaran Kementerian/Lembaga dengan memblokir anggaran dan dicantumkan pada catatan halaman IVA Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)," tulis diktum kelima poin c.

Baca Juga

Kunjungi Korban Musibah Montara di NTT, Purbaya Janji Tangani Dampak Sosial-Ekonomi Masyarakat

Sementara itu, para kepala daerah diminta untuk menyesuaikan APBD 2025. Ini sebagai imbas dari dana TKD sebesar Rp 50,59 triliun yang dipangkas.

Baca Juga

Nama Prabowo Dicatut dalam Usulan Nobel Perdamaian MBG, Begini Respons Istana

BPK Beri Pesan ke Kementerian dan Lembaga: WTP Bukan Tujuan Akhir

BPK mengingatkan seluruh kementerian dan lembaga agar tak puas diri meski berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2025.

VoxPop.co.id

7 Agustus 2026