Utang Luar Negeri RI Naik Jadi US$435,6 Miliar, Ini Penyebabnya
- ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Jakarta, VoxPop – Bank Indonesia mencatat bahwa Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Mei 2025 tumbuh melambat. Posisi ULN Indonesia pada Mei 2025 tercatat sebesar US$435,6 miliar, atau secara tahunan tumbuh 6,8 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada April 2025 sebesar 8,2 persen (yoy).
Secara jumlah, utang luar negeri Indonesia pada periode tersebut mengalami kenaikan dari US$431,5 miliar pada April 2025.
“Perkembangan tersebut disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan ULN di sektor publik dan kontraksi pertumbuhan ULN swasta,” ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesisa Ramdan Denny Prakoso, dikutip dari keterangannya, Senin, 14 Juli 2025.
Utang Luar Negeri Indonesia Masih Terkendali
- ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Dia menjabarkan, ULN Pemerintah tumbuh lebih rendah atau sebesar US$209,6 miliar, atau tumbuh sebesar 9,8 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan 10,4 persen (yoy) pada April 2025. Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh pembayaran jatuh tempo Surat Berharga Negara (SBN) internasional, di tengah aliran masuk modal asing pada SBN domestik.
“Seiring tetap terjaganya kepercayaan investor global terhadap prospek perekonomian Indonesia di tengah ketidakpastian perekonomian global,” ungkapnya.
Dia mengatakan, sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN terus diarahkan pada program prioritas dalam mendukung stabilitas dan momentum pertumbuhan ekonomi dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan pengelolaan ULN.
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN Pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,3 persen dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (18,7 persen); Jasa Pendidikan (16,5 persen); Konstruksi (12,0 persen); serta Transportasi dan Pergudangan (8,7 persen).
“Posisi ULN pemerintah tersebut tetap terjaga karena didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN Pemerintah,” tambahnya.
Sementara itu, ULN swasta melanjutkan kontraksi pertumbuhan. Pada Mei 2025, posisi ULN swasta tercatat sebesar US$196,4 miliar, atau mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,9 persen (yoy), lebih besar dibandingkan kontraksi bulan sebelumnya sebesar 0,4 persen (yoy).
Gedung Bank Indonesia (BI).
- VivaNews/ Nur Farida
Perkembangan tersebut bersumber dari ULN lembaga keuangan yang mencatat perlambatan pertumbuhan dari bulan sebelumnya sebesar 2,8 persen menjadi 1,2 persen pada Mei 2025, dan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporation) yang mencatat kontraksi pertumbuhan sebesar 1,4 persen (yoy), lebih besar dibandingkan kontraksi 1,2 Persen (yoy) pada April 2025.
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 80,2 persen dari total ULN swasta. ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,5 persen terhadap total ULN swasta.
Lebih lanjut dia mengatakan, struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang terjaga sebesar 30,6 persen, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,6 persen dari total ULN.
Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
“Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” tutupnya.
Harga Pertamax Turun, Anggota DPR: Pemerintah Pastikan Kebijakan Harga BBM Ikuti Pasar Global
Pemerintah tak hanya berhasil menjaga kecukupan pasokan energi nasional, tetapi juga mampu menyesuaikan harga BBM nonsubsidi ketika harga minyak dunia mengalami penurunan
