Wamen Tiko Ungkap Kendala Utama MBR Kredit Rumah, BTN Godok Skema Pemangkasan Cicilan KPR
- Dokumentasi BTN.
Jakarta, VoxPop – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, saat ini yang menjadi tantangan dalam mengoptimalkan serapan sektor perumahan yakni nominal angsuran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang dinilai terlalu tinggi.
Karenanya menurut Tiko, sapaan akrab Kartika, perlu ada inovasi produk dan juga skema pembiayaan yang murah agar bisa menekan beban angsuran dari konsumen. Sehingga, permintaan masyarakat untuk membeli rumah akan meningkat.
"Intinya kan kalau buat pembeli rumah ini kan yang penting kan cicilannya. Jadi memang kita lagi berinovasi dengan produk supaya dengan tenor lebih panjang, cicilannya bisa Rp1 juta," ungkap dia di Samesta Pasadana di Kabupaten Bandung, Rabu, 27 Agustus 2025, dikutip dari keterangannya.
Dia pun menegaskan, Kementerian BUMN siap mendukung PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) untuk menggodok aturan dan strategi agar mendongkrak kinerja KPR masyarakat menengah dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) lebih baik lagi. Sebab, jika angsuran kepemilikan rumah melebihi angka rata-rata 30 persen penghasilan masyarakat menengah ke bawah, maka akan sulit untuk merealisasikan hal ini.
"Karena kan kita tahu kalau dari daya beli misalnya orang punya penghasilan Rp5 juta gitu kan [perhitungan] bank itu kan 30 persen maksimum (penghasilan untuk cicilan), kan Rp1,5 juta. Artinya untuk kalau kita mau menjangkau lebih panjang penghasilan Rp4 juta, ya memang harus tenornya diperpanjang," jelasnya.
Sehingga, dua sisi yakni efisiensi harga rumah dan juga pembiayaan harus lebih disesuaikan dengan profil nasabah saat ini.
"Supply-nya kita coba rumahnya ini dengan seefisien mungkin supaya masuk di harga yang tepat tadi, tapi juga dari sisi pembiayaannya kita bikin supaya lebih panjang dengan hitungan baik melalui FLPP maupun subsidi bunga," jelasnya.
Sementara itu, ia juga memastikan secara perlahan harga rumah subsidi juga akan disesuaikan dengan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan menengah agar kesenjangannya tidak terlalu jauh.
"Yang memang kita harap kan memang nanti Pelan-pelan juga harga subsidi ini juga harus naik juga pelan-pelan ya. Karena kan yang subsidi sekarang Rp166 juta. Itu kita juga lagi usulkan ya supaya agak ada penyesuaian karena memang secara nilai material, bahan baku, segala macam memang sudah enggak memadai," jelasnya.
