Bonus Komisaris BUMN Dihapus, Prabowo: Enak di Lo, Nggak Enak di Rakyat!
- Tangkapan layar Youtube Sekretariat Presiden
Jakarta, VoxPop – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memperbaiki tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan menghapus praktik pemberian bonus atau tantiem kepada komisaris BUMN.
Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam pidatonya pada acara Apkasi Otonomi Expo 2025 di ICE BSD, Tangerang, Kamis, 28 Agustus 2025.
Susunan Kepengurusan Danantara
- VoxPop.co.id/M Ali Wafa
Prabowo mengungkapkan bahwa selama ini banyak aset dan potensi BUMN yang tercecer tanpa pengelolaan baik. Melalui konsolidasi aset di bawah pengelolaan Danantara, Indonesia kini memiliki kekuatan keuangan global yang signifikan.
“Kekayaan kita luar biasa. Masalahnya adalah manajemen pengelolaan. Saya sudah buktikan, aset BUMN saya kumpulkan di Danantara nilainya US$1.000 miliar. Sovereign fund kita sekarang mungkin kelima di dunia. Norwegia, China, Abu Dhabi, baru kita. Tidak main-main,” kata Prabowo.
Namun di balik pencapaian tersebut, Prabowo menyoroti praktik pemberian tantiem atau bonus bagi komisaris BUMN yang dinilai tidak adil, terutama ketika perusahaan mengalami kerugian.
“Saudara tahu kemarin saya hilangkan apa itu tantiem. Tantiem itu rupanya bahasa Belanda, artinya bonus. Kenapa sih nggak pakai istilah sederhana, bonus gitu lho. Yang repot perusahaan rugi, dikasih bonus komisarisnya. Enak di lo, nggak enak di rakyat. No, coret!” tegasnya.
Kantor Danantara
- Antara
Prabowo menegaskan bahwa kebijakan penghapusan bonus bagi komisaris BUMN merupakan bagian dari upaya reformasi besar-besaran. Ia menekankan pentingnya integritas dan profesionalisme dalam pengelolaan perusahaan negara.
“Alhamdulillah, yang nggak mau, get out. Banyak anak muda yang mau masuk,” ujarnya.
Prabowo Ajak Klub hingga Media Bersatu Wujudkan Mimpi Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2030
Prabowo mengajak klub, suporter, media, hingga seluruh elemen sepak bola Indonesia bersatu mewujudkan mimpi Timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2030.
