Sekolah Rakyat Bisa Akselerasi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem, Begini Penjelasannya
- freepik.com/jcomp
Untuk mendukung kesuksesan program sekolah rakyat pemerintah terus mendorong kerjasama lintas sektor sebagai miniatur kolaborasi pentahelix antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, media dan komunitas. sebagai jembatan untuk mendukung pemerintah dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim.
“Salah satu contohnya adalah kolaborasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman dengan sasaran penyediaan program 3 juta rumah bagi keluarga miskin. Selain itu juga kami berkolaborasi dengan Badan Gizi Nasional dalam penyediaan Makan Bergizi Gratis, kerjas ama dengan Kementerian Kesehatan untuk penyelenggaraan cek kesehatan gratis (CKG) bagi keluarga miskin, dan masih banyak lagi sinergi yang dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan di negeri ini”, paparnya.
Robben Rico juga menyampaikan, Kementerian Sosial berkolaborasi dengan korporasi dalam upaya pemetaan talenta siswa sekolah rakyat melalui pendekatan DNA Talent mapping untuk mengetahui potensi, minat, bakat, keunggulan dan kelemahan siswa. Hal ini juga dilakukan terhadap kepala sekolah dan guru disekolah rakyat untuk menyesuaikan potensi dan karakter yang paling sesuai dengan cara mengajar.
“Terakhir saya berharap. kedepannya melalui sekolah rakyat akan menghasilkan lulusan yang siap melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi, siap bekerja dan berwirausaha dengan keterampilannya, menjadi agen perubahan untuk keluarga dan siap untuk memutuskan mata rantai kemiskinan di Indonesia.” tutupnya.
Seperti diketahui, Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2024 menyebutkan, terdapat lebih dari 227 ribu penduduk Indonesia usia 7-12 tahun atau setara Sekolah Dasar (SD) berstatus belum pernah sekolah dan tidak sekolah lagi.
Sementara itu untuk penduduk yang berusia 13-15 tahun atau setara Sekolah Menengah Pertama (SMP) jumlahnya naik dua kali lipat hampir 500 ribu. Kondisi fantastis ditemukan pada kelompok usia 16-18 tahun atau setara Sekolah Menengah Atas (SMA) yang berjumlah 3.433.153.
Bea Cukai Dinilai Sebagai Penjaga Perbatasan Ekonomi Indonesia
Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus menilai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai salah satu penjaga perbatasan ekonomi Indonesia
