Inovasi Teknologi Bisa Bantu Pemerintah Kendalikan HPP hingga Genjot Produksi Pertanian, Begini Penjelasannya
- istimewa.
Jakarta, VoxPop – Guna mewujudkan target swasembada pangan 2027, Pemerintah dinilai perlu harus terus meningkatkan produksi dan pengendalian harga pokok penjualan (HPP) agar terus stabil. Sehingga berdampak pada kesejahteraan petani.
Anggota Komisi IV DPR RI Eko Wahyudi menegaskan apresiasi kepada pemerintah atas upaya dan kerja keras pemerintah dalam meningkatkan produksi, dengan stok beras yang mencapai 4,2 juta ton, merupakan pencapaian tertinggi dalam sejarah. Namun dirinya meminta pemerintah juga dapat menstabilkan harga beras yang mengalami kenaikan di tengah produksi yang melimpah.
“Ya, pemerintah harus terus meningkatkan produksi, dan tetap menjaga stabilitas HPP, sehingga hal ini berdampak secara sistemik terhadap kesejahteraan petani,” ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, 10 September 2025.
Program Desa Energi Berdikari Pertamina dorong Produksi Pangan Desa
- Pertamina
Dia mengungkapkan, dengan produksi yang melimpah semestinya harga beras harus tetap stabil, tidak mengalami kenaikan. Karena hal ini menjadi anomali yang secepatnya di selesaikan oleh pemerintah.
Lebih lanjut dia juga meminta agar pemerintah dapat berinovasi untuk mengalakkan sistem otomatisasi pertanian.
“Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dalam bidang pertanian, menciptakan sistem otomatisasi dalam bidang pertanian sehingga dapat meningkatkan produksi hasil pertanian, dan dapat menekan biaya produksi,” tambahnya.
Eko menegaskan bahwa kendala lain dalam upaya mencapai swasembada pangan adalah, terus menyusutnya generasi petani. Sehingga tidak ada alternatif lain yang bisa ditempuh kecuali melalui inovasi teknologi pertanian.
Inovasi itu untuk mengganti tenaga manusia dalam menggarap lahan, menanam, panen dan juga peningkatan nilai tambah pasca panen dari berbagai komoditas pertanian yang ada. (Ant)
Lindungi Industri Dalam Negeri, Pemerintah Diminta Wajibkan Importir Garam Serap Produksi Lokal
Pemerintah diminta untuk memastikan bahwa setiap kebijakan impor garam, disertai kewajiban penyerapan garam lokal yang telah memenuhi standar mutu oleh pihak importir.
