LAN Ungkap Kunci Atasi Tumpang Tindih Kebijakan Antar-Lembaga Pemerintah
- freepik.com/freepik
Sementara itu, Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menyampaikan, Forum Komunikasi Kebijakan ini merupakan momentum penting untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
“Sebagai negara kesatuan dengan sistem presidensial, Presiden adalah penanggung jawab tertinggi dalam pengambilan keputusan. Maka seluruh kebijakan harus sejalan dengan visi, misi, dan arahan Presiden, berpedoman pada konstitusi dan Pancasila,” ujarnya.
Supratman menambahkan, Kementerian Hukum sebagai leading sector dalam pembentukan hukum dan peraturan perundang-undangan memiliki peran strategis menyatukan hasil analisis kebijakan yang tersebar di berbagai sektor.
Legal Policy Hub ini ditegaskan, tidak hanya sekedar repository pengetahuan melainkan juga platform kolaboratif untuk mengkonsolidasikan peran analis kebijakan di berbagai sektor, menyaring dan menyelaraskan hasil analisis kebijakan dengan kebutuhan regulasi serta mengkomunikasikan rekomendasi kebijakan hukum yang konsisten dan aplikatif.
Harga Pertamax Turun, Anggota DPR: Pemerintah Pastikan Kebijakan Harga BBM Ikuti Pasar Global
Pemerintah tak hanya berhasil menjaga kecukupan pasokan energi nasional, tetapi juga mampu menyesuaikan harga BBM nonsubsidi ketika harga minyak dunia mengalami penurunan
