Menkeu Purbaya Bongkar Dana Mengendap Rp234 Triliun, DKI Jakarta Jadi Daerah dengan Simpanan Terbesar
- [tangkapan layar]
Jakarta, VoxPop – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap adanya dana mengendap milik pemerintah daerah di perbankan yang nilainya mencapai Rp234 triliun hingga akhir September 2025.
Ia menilai lambatnya realisasi belanja menjadi penyebab utama uang rakyat tersebut belum terserap optimal untuk pembangunan.
“Lambatnya penyerapan anggaran bukan karena uangnya tidak ada, tapi karena eksekusi di daerah yang terlambat,” ujar Purbaya seperti dikutip tvOne.
Dari total dana mengendap tersebut, DKI Jakarta tercatat sebagai daerah dengan simpanan terbesar, mencapai Rp14,6 triliun.
Purbaya menegaskan, pemerintah pusat telah menyalurkan dana ke daerah secara cepat, sehingga ia berharap pemerintah daerah segera mempercepat realisasi belanja agar manfaatnya dirasakan masyarakat.
Selain itu, Menkeu juga menyoroti adanya perbedaan data antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Bank Indonesia (BI) terkait dana mengendap tersebut. Data BI menunjukkan jumlah dana daerah di bank mencapai lebih dari Rp233 triliun, sedangkan data Kemendagri hanya Rp215 triliun.
“Saya jadi bertanya-tanya, yang Rp18 triliun itu ke mana? Kalau di data Pemda kurang, mungkin pemda kurang teliti ngitung atau nulisnya,” kata Purbaya. Ia pun meminta Mendagri Tito Karnavian menelusuri selisih tersebut.
Menurutnya, bila dana itu memang digunakan untuk menggerakkan perekonomian daerah, pemerintah pusat tidak mempermasalahkan.
“Selama itu digunakan untuk menggerakkan ekonomi daerah, sudah bagus. Karena kuncinya di situ, jangan malah ditransfer ke pusat lagi uangnya,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membenarkan adanya dana sebesar Rp14,6 triliun milik Pemprov DKI yang masih mengendap di bank. Ia memastikan uang tersebut tidak akan dibiarkan menganggur dan akan digunakan untuk mendanai berbagai program pembangunan di ibu kota.
Gubernur Jakarta Pramono Anung
- tvOnenews/Abdul Gani Siregar
“Seperti pembicaraan terakhir, yang rencananya Rp10 triliun, pasti uang itu akan kami gunakan untuk membangun Jakarta secara baik,” kata Pramono.
Ia menjelaskan, dana tersebut akan dimanfaatkan untuk kebutuhan belanja daerah pada November dan Desember mendatang. Pola pembayaran APBD DKI Jakarta, kata Pramono, memang cenderung meningkat menjelang akhir tahun.
