Minta Investor Jangan Ragu Investasi di Indonesia, Wamenkeu Thomas Ungkap 5 Pendorong Utama Ekonomi Nasional
- Raden Jihad Akbar/VoxPop.
Jakarta, VoxPop – Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono meminta pelaku usaha atau investor global tidak ragu menanamkan modal di Tanah Air. Ekonomi Indonesia berada dalam kondisi sehat dan kredibel.
Thomas menjabarkan ada lima sektor utama yang menjadi pendorong pertumbuhan nasional. Sektor intu mengindikasikan kesehatan ekonomi Indonesia.
"Tahun 2025 menandai fase krusial transformasi ekonomi Indonesia, ketika pemerintah memperkuat agenda pembangunan yang berfokus pada penciptaan nilai tambah, inovasi, dan ketahanan ekonomi," ujar Thomas dalam 13th US-Indonesia Investment Summit di Jakarta, dikutip Selasa 18 November 2025.
Dia menjabarkan, pertama, hilirisasi mineral kritis seperti nikel, tembaga, dan bauksit yang tidak hanya mendorong industrialisasi. Tetapi, juga menempatkan Indonesia dalam rantai pasok global kendaraan listrik dan energi masa depan.
Kedua, energi terbarukan dan bioenergi yang menawarkan imbal hasil kuat seiring meningkatnya permintaan global. Ketiga, pengembangan teknologi digital, akal imitasi (AI), dan infrastruktur pusat data yang menjadi mesin pertumbuhan baru.
Keempat, manufaktur bernilai tambah tinggi mulai dari elektronik, kendaraan listrik, farmasi hingga pangan olahan. Kelima, sektor transportasi dan logistik yang terus memberikan imbal hasil tinggi melalui efisiensi biaya dan peningkatan konektivitas nasional.
Ia menambahkan, Indonesia melihat pengalaman negara maju bahwa investasi tumbuh di bawah institusi yang kuat, inovasi berkembang bila regulasi mendukung, dan produktivitas meningkat ketika kualitas SDM menjadi prioritas. Prinsip tersebut diterapkan dalam konteks domestik untuk mempercepat transformasi ekonomi.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Thomas Djiwandono (dok: Kemenkeu)
- VoxPop.co.id/Anisa Aulia
Meski begitu, Wamenkeu mengakui berbagai tantangan masih harus diatasi, seperti fragmentasi regulasi antara pusat dan daerah, kesenjangan kapasitas sumber daya manusia (SDM), kebutuhan pembiayaan proyek besar, keterbatasan infrastruktur pendukung, serta meningkatnya tekanan sosial dan lingkungan.
"Kita harus menghadapi semuanya dengan mengharmonisasi regulasi, memperkuat keterampilan vokasi, membuka pembiayaan inovatif, mengonsolidasikan infrastruktur, serta memastikan tata kelola yang bertanggung jawab dan berorientasi jangka panjang," ujarnya.
Untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Debottlenecking sejak Oktober 2025, bekerja di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto dan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
