BTN Mau Minta Tambahan Penempatan SAL hingga Rp10 triliun ke Pemerintah Untuk Ini
- Dokumentasi BTN.
Jakarta, VoxPop – PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk (BTN) bakal mengajukan tambahan penempatan dana pemerintah atau Saldo Anggaran Lebih antara Rp5 triliun-Rp10 triliun. Setelah perseroan menuntaskan penyerapan dana SAL Rp25 triliun pada November 2025 ini.
Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengungkapkan, tambahan penempatan saldo anggaran lebih (SAL) diharapkan bisa mendukung kredit sektor perumahan yang masih ekspansi pada November hingga Desember tahun ini.
“Kami lagi mengajukan surat. Tapi belum tahu disetujui atau tidak. Namanya usaha kan boleh saja. Kita ingin minta tambahan antara Rp5 triliun-Rp10 triliun jika mungkin,” kata Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu usai agenda RUPSLB di Jakarta, Selasa, 18 November 2025.
“Perumahan paling banyak (dana SAL Rp25 triliun sejak September 2025 mayoritas disalurkan untuk kredit perumahan). Saya lupa persentasenya, tapi kurang lebih 70-an persen,” kata Nixon.
Sebelumnya, BTN mencatat realisasi penyerapan dana SAL per akhir Oktober 2025 mencapai 93 persen dari total Rp25 triliun atau senilai Rp23,28 triliun.
Penyaluran dana Rp23,28 triliun tersebut tersebar ke berbagai sektor strategis terutama sektor perumahan, baik kepada pengembang (developer) maupun kepada konsumen akhir sebagai KPR.
Diberitakan sebelumnya, dana awal dengan total Rp200 triliun disalurkan pemerintah kepada empat bank anggota Himbara dan Bank Syariah Indonesia (BSI) pada September 2025.
Penempatan ini terbagi ke Bank Mandiri, BRI dan BNI yang masing-masing menerima alokasi Rp55 triliun. Sementara, BTN memperoleh penempatan sebesar Rp25 triliun, dan BSI menerima alokasi Rp10 triliun.
Dalam Rapat Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (17/11), Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (SEF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengungkapkan tingkat serapan seluruh dana sudah mencapai 84 persen per 22 Oktober 2025.
Menurut Febrio, derasnya penyaluran itu turut didorong oleh rendahnya bunga penempatan pemerintah dengan tingkat bunga 3,8 persen atau sekitar 80 persen dari BI-Rate.
Dengan besaran bunga yang lebih rendah dari biaya dana perbankan pada umumnya, bank memiliki ruang lebih luas untuk menekan cost of fund sehingga dapat mempercepat penyaluran kredit.
Kondisi ini membuat bank lebih leluasa menyalurkan pembiayaan, terutama ke sektor-sektor produktif yang membutuhkan dukungan menjelang akhir tahun.
