Menkeu Purbaya Sebut Belum Ada Rencana Penyesuaian PPN 2026
- Yeni Lestari/VoxPop
Jakarta, VoxPop – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pihaknya belum memiliki rencana untuk melakukan penyesuaian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tahun 2026.
Kata dia, penyesuaian PPN baik naik ataupun turun harus disesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi nasional.
"Belum ada sampai sekarang. Kita lihat bagaimana ekonomi kita bisa tumbuh lebih cepat atau nggak. Kalau lebih cepat ya kita akan pikirkan," ucap Purbaya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin, 15 Desember 2025.
Purbaya menuturkan, penyesuaian PPN baru akan dilakukan jika pertumbuhan ekonomi tumbuh 6 persen. Sehingga, pemerintah memiliki ruang mengelola kebijakan terkait pajak, termasuk PPN.
"Kalau di atas 6% harusnya sih ada ruang untuk mengolah kebijakan PPN. Bisa naik, bisa turun, jadi enggak nebak ya," ucap dia.
"Kalau enggak akan nurunkan, nanti akan naikkan. Tapi ruangnya kalau tumbuh ekonominya lebih cepat, ruangnya akan terbuka," sambung Purbaya.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, dalam wacana penurunan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pihaknya akan mengkaji lebih lanjut mengenai pajak yang saat ini diberlakukan sebesar 11 persen tersebut.
Hal itu diutarakan Menkeu dalam konferensi pers APBN KiTA edisi Oktober 2025, yang digelar di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat.
Menurutnya, keputusan mengenai penurunan PPN itu baru akan bisa diputuskan oleh pemerintah, setelah sebelumnya memperhatikan kondisi perekonomian dan penerimaan negara di akhir 2025 mendatang.
"Kita akan lihat dulu, seperti apa perekonomian dan berapa uang (penerimaan negara) yang saya dapati di akhir tahun," kata Purbaya, Selasa, 14 Oktober 2025.
Dari kondisi-kondisi tersebut, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah akan melihat apakah ada kemungkinan untuk menurunkan PPN.
Dimana, nantinya langkah penurunan PPN itu diharapkan juga bisa berdampak positif terhadap peningkatan daya beli masyarakat.
"Saya sekarang belum terlalu clear. Nanti akan kita lihat, bisa enggak kita turunkan PPN itu supaya bisa mendorong daya beli masyarakat ke depannya. Tapi kita akan pelajari dulu secara hati-hati," ujarnya.
Kadin Tegaskan Siap Bantu Pemerintah Capai Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Anindya Bakrie menegaskan pihaknya siap membantu pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen.
