Anggota DPR: Mandatori B50 Kebijakan Tepat dan Visioner di Tengah Dinamika Energi Global

Anggota Komisi XII DPR RI, Yulisman
Sumber :
  • Dok. Istimewa

Jakarta, VoxPop – Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Yulisman, menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam mendorong percepatan implementasi mandatori biodiesel B50 sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional di tengah dinamika energi global.

img_title Harga Pertamax Turun, Pemerintah Dinilai Jaga Keseimbangan Energi dan Investasi

Menurut Yulisman, kebijakan mandatori B50 merupakan langkah strategis yang tidak hanya menjawab tantangan ketergantungan impor BBM, tetapi juga menjadi respons konkret pemerintah dalam menghadapi ketidakpastian pasokan dan harga energi global akibat faktor geopolitik.

“Mandatori B50 adalah kebijakan yang tepat dan visioner. Di tengah dinamika energi global, Indonesia perlu memperkuat fondasi energi berbasis domestik agar tidak rentan terhadap gejolak eksternal,” ujar Yulisman dalam keterangannya, Senin, 6 April 2026.

img_title Purbaya Tegaskan Ekonomi Kuartal II-2026 Takkan Jauh dari 5,4 Persen, Ini Faktornya

Ia menjelaskan bahwa dengan peningkatan campuran biodiesel hingga 50 persen, kebutuhan solar fosil nasional akan turun signifikan dari kisaran 35–40 juta kiloliter (KL) per tahun menjadi sekitar 17–20 juta KL.

Lebih lanjut, Yulisman menegaskan bahwa kebijakan ini akan semakin kuat dengan dukungan peningkatan kapasitas kilang nasional melalui proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan, yang berpotensi membawa Indonesia menuju kondisi tanpa impor solar dalam skenario optimal.

img_title Meski KSSK Sebut Sistem Keuangan RI Stabil, Purbaya Tetap Waspadai Potensi Tekanan Global

“Artinya, kita tidak hanya menekan impor, tetapi mulai menggeser struktur energi nasional dari berbasis impor menjadi berbasis produksi dalam negeri,” tegasnya.

Selain itu, ia meminta daerah penghasil sawit seperti Riau, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan wilayah lainnya untuk meningkatkan produktivitas secara berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan B50, pangan, industri, sekaligus menjaga kapasitas ekspor nasional.

Yulisman menegaskan bahwa kebijakan B50 tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga memperkuat ekonomi rakyat melalui peningkatan serapan CPO domestik, penguatan industri hilir, serta kepastian pasar bagi petani sawit, sekaligus akan terus dikawal agar implementasinya berjalan efektif, terukur, dan berkelanjutan.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi

Sektor Keuangan RI Terjaga, Bos OJK Tetap Waspadai Beragam Potensi Imbas Ketidakpastian Global

Kiki menegaskan, OJK akan tetap mewaspadai berbagai potensi di balik kembali meningkatnya ketegangan geopolitik Timur Tengah, imbas gagalnya gencatan senjata Iran-AS.

img_title
VoxPop.co.id
4 Agustus 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut