Alarm PHK Massal Menguat, Said Iqbal Ungkap Dua Pabrik Komponen Otomotif di Jatim Bersiap Tinggalkan Indonesia
- YouTube/Setpres
Karena itu, pengungkapan nama perusahaan dikhawatirkan dapat mengganggu proses perundingan yang sedang berjalan.
"Saya kasih inisial saja ya, inisial, nggak boleh sebut nama karena ini lagi negosiasi. Inisialnya, PT J dan PT S. PT J dan PT S ya. Jangan disebutkan nama perusahaannya nanti berantakan negosiasinya," ujarnya.
Said menilai pendekatan negosiasi secara tertutup atau silent negotiation masih diperlukan pada tahap awal agar peluang mempertahankan investasi tetap terbuka.
Menurutnya, pemerintah dan berbagai pihak terkait masih berupaya mencari solusi terbaik agar perusahaan tidak sepenuhnya memindahkan aktivitas produksinya ke negara lain.
Ribuan Pekerja Terancam Kehilangan Pekerjaan
Potensi dampak terbesar dari relokasi tersebut adalah ancaman PHK terhadap para pekerja. Berdasarkan informasi awal yang diperoleh dari kalangan serikat buruh, jumlah tenaga kerja yang berpotensi terdampak mencapai ribuan orang.
Said mengatakan, informasi yang diterima menunjukkan bahwa Vietnam dinilai lebih kompetitif untuk pengembangan industri kendaraan listrik dibandingkan Indonesia saat ini.
"Karena di Indonesia rupanya mobil listrik, pabrik mobil listrik tidak kompetitif. Tapi di Vietnam sedang ada kebijakan pengembangan pabrik mobil listrik," kata Said.
Ia menambahkan, rencana pemindahan produksi tersebut masih berada pada tahap diskusi awal. Namun demikian, potensi dampaknya terhadap tenaga kerja sudah mulai menjadi perhatian.
"Nah, dua perusahaan komponen otomotif di Pasuruan dan Mojokerto ini akan memindahkan sebagian. Ini baru diskusi awal. Informasi awal. Ini ribuan juga yang bisa terkena PHK," lanjutnya.
Pernyataan tersebut memunculkan kekhawatiran akan munculnya gelombang PHK baru di sektor manufaktur apabila langkah relokasi benar-benar dilakukan.
Serikat Buruh Mulai Bergerak
Menghadapi potensi tersebut, Said mengaku telah meminta Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) untuk mulai berkomunikasi dengan pihak perusahaan. Langkah itu dilakukan guna memastikan hak-hak pekerja tetap terlindungi apabila terjadi perubahan kebijakan perusahaan.
Menurutnya, keterlibatan serikat pekerja penting agar para buruh mendapatkan informasi yang jelas mengenai masa depan perusahaan dan status pekerjaan mereka.
Selain itu, pihaknya juga akan melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari solusi yang dapat mencegah terjadinya PHK dalam jumlah besar.
